Alasan Apdesi minta Polres Jeneponto Tangguhkan Penahanan Kades Diduga Ijazah Palsu

*Akan siapkan pengacara

Alasan Apdesi minta Polres Jeneponto Tangguhkan Penahanan Kades Diduga Ijazah Palsu
Ketua Apdesi Jeneponto Rajamuda Sewang. (KABAR.NEWS/Akbar Razak).






KABAR.NEWS, Jeneponto - Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan, akan mendatangi Polres Jeneponto untuk meminta penangguhan penahanan kepala desa (Kades) Pappaluang, Kecamatan Bangkala Barat, inisial MS.


Ketua Apdesi Jeneponto Rajamuda Sewang mengatakan, pihaknya mengajukan permohonan penangguhan penahanan MS, karena alasan yang bersangkutan masih punya pekerjaan yang harus diselesaikan.


"Pertimbangan kami, kalau seandainya ini masih ada kegiatan-kegiatan sebelumnya yang 100 persen belum diselesaikan, maka untuk itu kami minta kepada aparat penegak hukum (APH) untuk menangguhkan penahanan agar segera menyelesaikan kegiatan," ujar Rajamuda Sewang kepada KABAR.NEWS, Senin (3/1/2022)


MS ditetapkan sebagai tersangka dugaan pemalsuan dokumen atau ijazah palsu. Dia meringkuk di sel tahanan Polres Jeneponto sejak Jumat, 31 Desember 2021.


Rajamuda mengklaim sejumlah kegiatan fisik dan adminsitrasi di Desa Pappaluang terancam terbengkalai, jika polisi menolak penangguhan penahanan MS.


Tak hanya itu, Rajamuda juga menyinggung soal pejabat sementara (Pjs) di desa tersebut. Menurut dia, Bupati Jeneponto, Iksan Iskandar tak akan semerta-merta mengangkat pejabat sementara.


"Karena masih banyaknya kegiatan yang ada di desa dan bapak bupati dalam hal ini tidak akan mungkin serta-merta langsung mengangkat untuk pejabat sementara. Kita minta kepada bapak sebagai APH untuk bisa ditangguhkan," ungkapnya.


Kendati demikian, langkah yang akan mereka lakukan tersebut akan dibahas bersama seluruh kepala desa.


"Itu wacana kami, sebelum kami melangkah selaku ketua Apdesi maka kami undang teman-teman untuk berkoordinasi langkah apa yang harus kita lakukan terhadap teman kita yang yang sementara ditahan di polres," terangnya.


Ditanya soal pendampingan hukum untuk Kades MS, pihaknya akan mengambil pengacara atau advokat dari luar Jeneponto untuk mengkawal kasus ini hingga tuntas.


"Otomatis kalau dari Apdesi kami minta pentunjuk apakah bisa pendampingan dari organisasi sendiri atau dari luar. Kalau memang bisa kami adakan pendampingan hukum dari Apdesi sendiri. Tetapi kalau itu tidak memperbolehkan daripada aturan. Maka kami ambil di luar," pungkasnya.

Penulis: Akbar Razak/B