Aktivis Perempuan Kritik Komitmen Pemkot Makassar Terhadap Perubahan Iklim

KABAR.NEWS, Makassar - Respons Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar, Sulsel, terhadap terjadinya perubahan iklim dinilai sangat minim sehingga berdampak pada kelompok rentan. Penilain itu datang dari AKSI dan Solidaritas Perempuan (SP) Anging Mammiri. 

Wakil Direktur Eksekutif AKSI for Gender, Social and Ecological Justice, Risma Umar menjelaskan kondisi di Indonesia, terutama di wilayah perkotaan memiliki tingkat kerentanan yang tinggi terjadinya darurat iklim. 

Terutama Kota Makassar, kata Risma, kebijakan pemerintah setempat terhadap persoalan iklim hanya sekadar formalitas belaka, seperti program Lorong Garden. Menurutnya, program ini justru membebani masyarakat yang berada di lingkungan yang kekurangan air. (Baca juga: Walhi Beri PR di Sektor Lingkungan untuk Wali Kota Makassar)

"Di Kota Makassar, hampir punya gap besar dan situasi perempuan itu terintegrasi. Seperti program Lorong Garden, padahal tidak melihat situasi dan kondisi pada sasaran kelompok masyarakat. Termasuk kota Makassar, dia kota pesisir, kota yang sangat rentan terhadap bencana. Cara yang dipake justru 
tidak ramah lingkungan," kata Risma di Red Corners Cafe, Makassar, Jumat (25/6/2021). 

Olehnya itu, pihaknya mendesak komitmen Pemkot Makassar untuk melibatkan berbagai stakeholder dalam merespons terjadinya perubahan iklim, khususnya melibatkan perempuan sebagai kelompok rentan terhadap berbagai kebijakan.

"Kebijakan yang ada masih sangat lemah dalam pelibatan stakeholder dengan kelompok rentan, termasuk perempuan. Kami mendesak pemerintah (Makassar) berkomitmen untuk menurunkan emisi 40 persen dari total sampai 2023," pintah dia.

Sementara itu, Ketua Badan Eksekutif Solidaritas Perempuan Anging Mammiri Musdalifah Jamal, menyayangkan Pemkot Makassar yang seharusya sudah mengetahui dan memiliki program merespons perubahan iklim, namun justru belum berbuat apa-apa. 

Dia menyoroti Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Makassar yang dinilai masih minim mengakomodir persoalan pesisir yang notabenenya jadi daerah paling rentan terkena bencana. 

"Ada beberapa program untuk dilakukan Pemkot Makassar , pertambahan RTH, upaya penghijauan, dan peningkatan infrastruktur. Program kebijakan responsif gender ini tidak melibatkan DP3A. Program RPJMD, belum menjawab apa yang menjadi persoalan di khsuusnya daerah pesisir. Program Lorong 
Garden tidak memudahkan bagi perempuan, justru memberatkan," terangnya

Tidak tepat sasarannya program Lorong Garden terhadap perubahan iklim, ditegaskan warga pesisir di Kelurahan Buloa, Ujung Tanah, Samiah. Dia mengaku selama ini sulit terlibat mengembangkan program tersebut karena susahnya mendapatkan air. (Baca juga: Peringatan Walhi: Hutan Sulsel Bisa Habis akibat Tambang Nikel)

"Ada lorong garden, tapi kita kesulitan air bersih, air bersih saja saat musim hujan kurang persediaan, apalagi saat musim kemarau. Sementara kekurangan air rentan terjadi di wilayah Tallo, Buloa yang harusnya lebih dekat dengan daerah perkotaan," tegas dia.

Penulis: Fitria Nugrah Madani/B