Aktivis GAM Makassar Desak Firli Mundur dari KPK

Gegara TWK pegawai

Aktivis GAM Makassar Desak Firli Mundur dari KPK
Aksi unjuk rasa Gerakan Aktivis Mahasiswa (GAM) di Kota Makassar, Rabu (16/6/2021). (KABAR.NEWS/Darsil Yahya)






KABAR NEWS, Makassar - Gerakan Aktivis Mahasiswa (GAM) menggelar unjuk rasa di Jalan Andi Pangerang Pettarani, Kota Makassar, menyampaikan protes kepada pemerintah atas upaya pelemahan terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Rabu (16/6/2021).


"Dulunya KPK adalah lembaga independen negara malah dilemahkan independensinya di UU nomor 19 Tahun 2019 yang dimana KPK diletakkan sebagai lembaga negara di rumpun eksekutif," ucap Jendral lapangan demo GAM, Mustamin, saat menyampaikan orasinya.


Mustamin juga mempertanyakan pembentukan Dewan Pengawas (Dewas) KPK yang dinilai akan menghambat kinerja KPK dalam memberantas koruptor di tanah air.


"Hadirnya dewan pengawas (Dewas KPK) yang dipilih langsung oleh presiden dianggap dapat menghambat proses kinerja penyidik KPK karna harus ada izin dulu dari Dewas untuk melakukan OTT, penyadapan, penggeledahan dan penyitaan KPK secara tidak langsung sudah direnggut integritasnya," katanya. 


Selain melakukan orasi, dalam aksinya GAM juga membentangkan spanduk yang bertuliskan "Kembalikan Marwah KPK". Anggota GAM lainnya, Enal mengatakan terpilihnya Firli Bahuri sebagai ketua KPK memunculkan berbagi kontroversi.


"Sudah kita ketahui bersama kalau bapak Firli Bahuri mantan Deputi Penindakan KPK sebelumnya sudah melakukan pelanggaran kode etik berat, lihat saja belum menjabat beberapa tahun ketua KPK saat ini sudah mempertontonkan kita beberapa kebobrokan," ujarnya. 


Salah satu bentuk kebobrokan tersebut kata Enal adalah Firli mengeluarkan peraturan KPK nomor 1 tahun 2021 tentang cara pengalihan pegawai KPK menjadi ASN. 


Salah satu syarat yaitu untuk lolos Sebagai ASN KPK dengan melakukan Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) hal tersebut tentu sangat bertentangan dengan UU KPK nomor 19 tahun 2019 karena did alam UU tersebut tidak mengatur yang namanya TWK sebagai salah satu syarat untuk menjadi ASN KPK," jelasnya.


Tak hanya itu, kebobrokan lainnya menurut Enal dalam TWK yang diadakan KPK banyak menuai sorotan karena beberapa penyidik senior dinyatakan tidak lulus dalam tes ini.


"Kami menganggap bahwa ini adalah cara konyol yang dilakukan pimpinan KPK untuk membuang oknum - oknum yang memiliki kepribadian baik," pungkasnya.


Olehhya itu, dalam aksinya GAM membawa beberapa tuntutan antara lain, pertama meminta pemerintah menerbitkan Perpu Selamatkan KPK, kedua Hapus Peraturan KPK Nomor 1 tahun 2021 Tentang Peralihan Status Pegawai KPK, Ketiga mencopot Firli Bahuri dari Ketua KPK dan keempat usut Tuntas Indukasi Korupsi yang Bergulir di KPK


Penulis: Darsil Yahya/B