Skip to main content

Aktivis Bulukumba Sebut Tomy Satria Tukang PHP

TSY
Jalal Bachtiar (berbaju merah) saat melontar pernyataan di hadapan tiga Anggota DPRD Bulukumba, di ruang aspirasi.(Kabar.News/Afri)

KABAR.NEWS, BULUKUMBA - Wakil Bupati Bulukumba, Tomy Satria Yulianto (TSY) disebut tukang Pemberi Harapan Palsu (PHP) oleh aktivis dari Aliansi Mahasiswa Herlang, Jalal Bachtiar, saat menyampaikan aspirasinya di Kantor DPRD Bulukumba, Selasa (21/1/2020).


Bukan tanpa alasan. Jalal menyebutkan hal itu lantaran merasa di-PHP oleh TSY terkait penuntasan dugaan kasus korupsi pada proyek pengadaan sapi di Desa Singa, Kecamatan Herlang, Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan.

"Wakil Bupati Bulukumba Tomy Satria Yulianto seperti "Baraccung" dan tukang PHP kepada masyarakat Desa Singa, Kecamatan Herlang," tandas Jalal Bachtiar, di ruang Aspirasi DPRD Bulukumba. 


Kata dia, program pengadaan sapi beserta kandangnya telah menelan anggaran sebesar Rp141 juta, namun diduga terjadi penyimpangan. Pengadaan sapi tersebut merupakan program kerja Disnaker Bulukumba melalui Padat Karya. 


Menurut Jalal, kala itu TSY berjanji untuk menurunkan tim khusus (Timsus) dari pihak Inspektorat Bulukumba yang diharapkan mampu menemukan titik terang yang terjadi dalam penerapan program tersebut.


"Sampai saat ini timsus yang dijanjikan oleh TSY tidak pernah turun. Karena TSY sudah menyebutkan permasalahan dugaan korupsi pengadaan sapi telah dibahas di Pemda Bulukumba," tegas Jalal. 


Kata Jalal, pengadaan sapi sebanyak 7 ekor dengan rincian perekornya senilai Rp8 juta. Sementara pengakuan dari mantan Kepala Desa Singa, semuanya senilai Rp80 juta. Padahal pihak Disnaker menyebutkan Rp141 juta sesuai laporan pertanggung jawaban. 


Selain itu, kelompok ternak yang seharusnya menerima dianggap fiktif. Ditambah sapi yang dihadirkan pada saat tim Inspektorat melakukan peninjauan dianggap hanya sapi milik warga sebagai bukti jika program tersebut telah dijalankan.


Sementara itu, Ketua Komisi B DPRD Bulukumba, Fahidin HDK, yang menerima aspirasi tersebut, mengaku akan segera mengagendakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) untuk mendapatkan penjelasan atas dugaan penyalahgunaan wewenang tersebut.


"Kita sudah terima aspirasi ini dan akan kita teruskan ke pimpinan untuk dilakukan RDP karena dalam kasus ini ada dua komisi yang dilibatkan, yakni Komisi B dan Komisi A," singkatnya. 


Penulis: Afri/B

 

 

loading...