Skip to main content

Aksi Brutal Polisi, 221 Mahasiswa di Makassar Alami Luka-luka

Aksi Brutal Polisi, 221 Mahasiswa di Makassar Alami Luka-luka
Seorang demonstran diamankan polisi dengan wajah terluka saat unjuk rasa menolak RUU KUHP di depan Gedung DPRD Sulsel, Selasa (24/9/2019) kemarin. (KABAR.NEWS/Irvan Abdullah)

KABAR.NEWS, Makassar - Aliansi Bantuan Hukum Anti Kekerasan Kota Makassar meyakini, bahwa polisi bertindak secara brutal dalam aksi mahasiswa bersama elemen masyarakat sipil menolak revisi Undang-undang yang tidak pro rakyat, di Gedung DPRD Sulsel, Selasa kemarin.

 

Aliansi yang menghimpun sembilan lembaga bantuan hukum dan NGO ini juga menyebut, ada 208 orang mahasiswa atau warga sipil dan 2 di antaranya belum dilepaskan dan masih diproses di Polrestabes Makassar.

 

"Sekitar 221 mahasiswa atau warga sipil mengalami luka-luka pendarahan di kepala, patah hidung, tangan dan kaki, pergeseran tulang pinngul, luka memar, luka robek serta lebam," ujar Kadiv Hak Sipil dan Politik Aliansi Bantuan Hukum Anti Kekerasan Kota Makassar, Abdul Azis Dumpa,melalui rilisnya kepada KABAR.NEWS, Rabu (25/9/2019).

 

Menurut Azis, tindakan represif kepolisian juga membuat mahasiswa pingsan, iritasi mata dan ganguan pernafasan akibat kekerasan fisik berupa pemukulan, tendangan, hantaman pentungan, diseret, dan dikeroyok oleh aparat kepolisian, serta luka akibat tembakan gas air mata.  

 

Dari pantauan Aliansi Bantuan Hukum Anti Kekerasan, 221 orang yang mengalami luka dalam insiden penolakan RKUHP di Makassar pada Selasa kemarin, 4 orang korban di antaranya adalah Jurnalis. 

 

Aparat kepolisian, kata Abdul Azis, menggunakan kekuatan secara berlebihan kepada massa aksi padahal sebagian besar dari mereka tidak melakukan perlawanan sama sekali. 

 

"Ini menunjukkan aparat kemanan tidak proporsional dalam menggunakan kekuatan bahkan dilakukan secara membabi buta, karena bukan hanya massa aksi yang mendapatkan kekerasan namun Jurnalis yang melakukan peliputan, bahkan salah seorang korban Jurnalis dilarikan ke Rumah Sakit dengan pendarahan akibat luka robek di kepala," kata Abdul Azis.

 

Dia menilai, perilaku aparat kepolisian yang melakukan pengamanan unjuk rasa di gedung DPRD Provinsi Sulsel juga telah melakukan tindakan tidak beradab karena memasuki rumah ibadah (mesjid) tanpa melepaskan alas kaki (sepatu) untuk menyisir mahasiswa yang sedang berada di dalam masjid. 

 

"Perilaku tersebut salah satu 

bentuk tindakan tidak menghormati tempat ibadah pemeluk agama," ucapnya. 

 

Dikatakan juga, bahwa segala bentuk tindakan aparat kepolisian tersebut di atas menunjukkan bahwa aparat kepolisian daerah Sulawesi Selatan telah melakukan tindakan abuse of 

power (Penyalahgunaan Kekuasaan).

 

"Hal ini menunjukkan bahwa aparat kepolisian telah gagal melakukan reformasi di sektor keamanan Institusi Kepolisian dengan tetap berwatak militeristik yang seharusnya berfungsi sebagai pengayom, pelindung, dan pelayan masyarakat," tandas Abdul Azis. 


Darsil Yahya/CP/C

 

loading...