Akademisi dorong Pj Gubernur Evaluasi Total Pemprov Sulsel
* Kebijakan Pj Gubernur Sulsel diharap jadi pembeda dari rezim sebelumnya
Arya Wicaksana 
KABAR.NEWS, Makassar - Akademisi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Ibnu Hajar Yusuf mengingatkan Penjabat (Pj) Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel) Bachtiar Baharuddin untuk menjaga integritas pemerintahan khususnya mengenai tata kelola aparatur sipil negara (ASN).
Ibnu Hajar menyampaikan hal itu berkaca pada rezim Pemprov Sulsel sebelumnya yang dinilai melabrak sejumlah prinsip dalam tata kelola pemerintahan yang baik.
"Pj Gubernur harus mengevaluasi total penyelenggaraan pemerintahan di Sulsel. Sebagai representasi pemerintah pusat, Pj Gubernur sepatutnya menjaga integritas pemerintah dengan mengedepankan prinsip transparansi dan akuntabilitas," ujar Ibnu Hajar Yusuf kepada wartawan di Makassar, Rabu (6/9/2023).
Menurut Ibnu Hajar, Pemprov Sulsel dalam beberapa tahun terakhir dikelola tidak transparan dan akuntable sesuai prinsip good governance. Ia menilai, rezim sebelumnya cenderung nepotis dalam menempatkan aparatur pemerintah.
Problem inilah yang harus ditata dengan baik oleh Bachtiar. Dosen Komunikasi Politik UIN Alauddin itu mendorong Pj Gubernur Bachtiar mengevaluasi secara total penyelenggaraan pemerintahan di Sulsel.
"Kebijakan Pj Gubernur harus menjadi pembeda dari rezim sebelumnya, khususnya mengenai manajamen aparatur pemerintahan. Pj Gubernur jangan terbawa dengan kesukuan memimpin Sulsel. Apalagi kita tahu Bachtiar ini putra daerah," katanya.
Selain itu, Ibnu Hajar juga memberi catatan kepada Pj Gubernur Bachtiar agar tidak membuang - buang banyak anggaran untuk kegiatan yang bersifat seremonial.
Mengingat Pemprov Sulsel punya utang hingga Rp1 triliun lebih yang diwarisi rezim sebelumnya . Hal-hal seperti ini yang harus juga dituntaskan Bahtiar Baharuddin.
Tak luput dari perhatian Ibnu Hajar adalah netralitas ASN yang mesti dijaga menjelang Pemilu 2024. Pj Gubernur Sulsel menurutnya harus memastikan hal ini.
"Masa kepemimpinan Bachtiar ini berada dalam tahun politik. Ini juga harus punya strategi khusus agar netralitas ASN tetap terjaga," tandas Ibnu Hajar.
