Tak Mampu Bedakan Konsumen Kategori Miskin, Pertamina Kesulitan Salurkan LPG Bersubsidi
menerima manfaat LPG bersubsidi adalah masyarakat miskin
Rahma Amin 
KABAR.NEWS,Jakarta--Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Sub Holding Commercial & Trading Pertamina Putut Andriatno mengatakan,PT Pertamina (Persero) mengalami kesulitan dalam menyalurkan liquefied petroleum gas bersubsidi yang ditujukan kepada masyarakat miskin.
Dikatakannya bahwa, sebagaimana aturan yang ditetapkan oleh pemerintah bagi yang menerima manfaat LPG bersubsidi adalah masyarakat miskin. Namun, kata dia dalam melayani konsumen, pihaknya kesulitan membedakan konsumen yang masuk dalam kategori miskin itu berhak untuk mendapatkannya.
“Kami dalam melayani konsumen kesulitan membedakan mana yang bisa dilayani dan mana yang tidak sehingga perlu dibuat aturan siapa yang bisa dilayani dan siapa yang tidak,” katanya dikutip di laman Bisni.com, Rabu(3/2/2021).
Sebelumnya, Wakil Presiden Ma’ruf Amin menyoroti keadilan terhadap akses energi bagi rakyat miskin yang dinilainya masih timpang.
Ma'ruf Amin mengakui pemberian subsidi LPG tidak tepat sasaran karena hanya dinikmati masyarakat miskin sekitar 35 persen dari total penyaluran. Sementara sisanya, sebesar 65 persen justru masuk ke kantong masyarakat yang mampu.
"Ketimpangan terjadi untuk subsidi LPG, yang hanya dinikmati oleh 35 persen kelompok masyarakat miskin dan rentan, sisanya dinikmati kelompok masyarakat dengan tingkat kesejahteraan yang lebih tinggi," ungkap Ma'ruf,dikutip di laman CNN Indonesia.com, Selasa(2/2/2021).
Mirisnya kata Ma'ruf,subsidi LPG tidak tepat sasaran ini telag menjadi masalah menahun dan terlanjur membengkakkan keuangan negara. Tahun ini saja misalnya, pemerintah menganggarkan dana Rp54 triliun untuk subsidi LPG dalam menyediakan sekitar 7,5 juta metrik ton gas bagi masyarakat.
"Ironis, alokasi subsidi LPG jumlahnya sangat besar dan cenderung meningkat, tapi masih terdapat lebih dari 12,51 juta rumah tangga miskin dan rentan di Indonesia yang memasak menggunakan kayu bakar," ucapnya.
Karena itu, Ma'ruf menilai 'penyakit menahun' ini harus disudahi. Ia ingin kebijakan energi lebih berpihak ke masyarakat miskin demi menjaga ketahanan mereka.(*)
