Skip to main content

ACC Sulawesi Desak Nurdin Abdullah Tarik Pernyataannya Terkait Status Gedung PWI

ACC Sulawesi Desak Nurdin Abdullah Tarik Pernyataannya Terkait Status Gedung PWI
Gedung PWI Sulsel di Jalan AP Pettarani Makassar. (Google Street View)

KABAR.NEWS, Makassar - Penggiat anti korupsi dari Anti Coruption Committee (ACC) Sulawesi, menyayangkan sikap dan pernyataan Gubernur Sulsel, Nurdin Abdullah (NA), terkait status gedung Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Sulsel di Jalan AP Pettarani Makassar.


Baca juga: Dugaan Korupsi PD Parkir Makassar, Kejati Sulsel Periksa 20 Orang Termasuk Mantan Dirut

Menurut peneliti ACC Sulawesi, Hamka bahwa Nurdin Abullah menerima putusan pengadilan dan menyatakan lahan dan gedung bukan aset pemerintah provinsi (Pemprov). Sehingga, Ia akan memberikan atau menyerahkan kepada Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Sulsel.

 

"Pemerintah Provinsi Sulsel menerima putusan tersebut, sementara masih ada upaya hukum yang bisa dilakukan yakni Peninjauan Kembali (PK)," tegas Hamka dalam pernyataan sikapnya, Senin (4/3/2019) sore.

 

Dari putusan pengadilan, lanjut Hamka, ada tiga objek sengketa yaitu, gedung utama, dedung wisma, dan gedung masjid. Dalam amar putusan, bahwa objek sengketa dua (gedung wisma) dan obyek sengketa tiga (gedung masjid) yang menurut putusan PN Makassar bukanlah aset pemerintah Pemprov Sulsel. Sementara objek sengketa satu (gedung utama) masih merupakan aset pemerintah Propinsi Sulsel.

 

"Dalam putusan tersebut hanya menyatakan gedung wisma dan gedung masjid yang merupakan milik Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) sulsel. Sehingga gedung utama masih milik Pemprov Sulsel," tegasnya.

 

Dalam kasus ini, ACC Sulawesi mendesak Gubernur Sulsel, Nurdin Abdullah agar menarik pernyataan yang dianggap cenderung menyesatkan. Karena menyebut bahwa Gedung PWI bukan aset Pemprov dan akan menyerahkan kepada Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) SulSel.

 

"Mendesak kepada Pemprov Sulawesi selatan untuk menertipkan semua aset Pemprov Sulsel. Dan meminta Tim Asesor Aset Negara KPK untuk mencatat aset tanah Pemprov Sulsel seluas 3.000 M2 tersebut sebagai milik negara," tegasnya.


Diketahui dalam kasus ini, Ketua Persatuan Wartawan Indonesia cabang Sulawesi Selatan (PWI Sulsel), Zulkifli Gani Ottoh atau yang akrab dipanggil Zugito ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik  Ditreskrimsus Polda Sulsel, karena diduga mengomersialkan aset Pemprov Sulsel berupa gedung dan tanpa mengantongi izin dari Pemprov Sulsel selaku pemilik aset.


Baca juga: Indah Pengusaha Daging Impor Dilapor di Polrestabes Makassar

Selain itu, hasil uang sewa atas aset tersebut diduga tak disetorkannya ke kas daerah Pemprov Sulsel. Sehingga atas perbuatannya diduga merugikan negara dan juga dinilai bertentangan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 17/2007 tentang pedoman teknis pengelolaan barang milik daerah.


Adapun hasil audit yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Sulsel, ditemukan terjadi kerugian negara sebesar Rp 1.634.306.366. Atas perbuatannya, Zugito disangkakan Pasal 2 ayat 1 Subsider Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 dengan ancaman pidana maksimal 20 tahun penjara.


  • Lodi Aprianto

 

loading...