Sepanjang Tahun 2020, Ratusan Kasus Dugaan Korupsi Mandek di Sulsel

sepanjang tahun 2020 sebanyak 104 kasus dugaan korupsi

Sepanjang Tahun 2020, Ratusan Kasus Dugaan Korupsi Mandek di Sulsel
Ket. Lembaga ACC Sulawesi yang menggelar Press Conference akhir tahun. (Ist)






KABAR.NEWS, Makassar- Tercatat masih ada ratusan kasus dugaan korupsi yang mandek atau jalan di tempat yang ditangani Kejaksaan Tinggi (Kejati) maupun Kepolisian Daerah (Polda) Sulawesi Selatan (Sulsel).

Dari catatan akhir tahun lembaga Anti Corruption Committee (ACC) Sulawesi, sepanjang tahun 2020 sebanyak 104 kasus dugaan korupsi. Terdiri dari 53 kasus ditangani kejaksaan dan 51 kasus ditangani kepolisian.

53 kasus dugaan korupsi yang ditangani kejaksaan terdiri atas, 30 kasus berproses di Kejaksaan Tinggi (Kejati Sulsel) dan 23 kasus berproses di Kejaksaan Negeri (Kejari) di Sulsel.

30 kasus dugaan korupsi yang ditangani di Kejati Sulsel secara rinci, 18 kasus tahap penyelidikan dan 12 kasus tahap lidik. Sementara, 23 kasus yang berproses di Kejari se-Sulsel, yakni 11 kasus tahap penyelidikan dan 12 kasus tahap penyidikan.

Adapun 51 kasus mandek di kepolisian secara rinci 28 kasus ditangani Polda Sulsel dan 23 kasus ditangani oleh Polres jajaran di Sulsel.

28 kasus dugaan korupsi yang mandek di Polda Sulsel, secara rinci 12 kasus tahap penyelidikan dan 16 kasus tahap penyidikan. Sementera, 23 kasus dugaan korupsi yang mandek di jajaran Polres di Sulsel, terdiri dari 11 kasus tahap penyelidikan dan 12 kasus tahap penyidikan.

Peneliti ACC Sulawesi, Jumail mengatakan, kasus dugaan korupsi itu penanganannya mandek di kejaksaan dan kepolisian, sebagian besar merupakan kasus dari tahun 2019.

"Banyak kasus dugaan korupsi 2019 yang kembali mandek di tahun 2020, ini menjadi cacatan buruk penaganan kasus di Kejati maupun Polda Sulsel," ungkap Jumail dalam keterangannya secara daring di Kantor ACC Sulawesi, Senin (28/12/2020).

Kata dia, sejumlah kasus yang proses penyelidikannya masih jalan di tempat. Misalnya, laporan terkait Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan kasus PDAM Kota Makassar. Padahal, kata Jumail sudah ada temuan KPK sebesar kurang lebih Rp31 miliar yang terindikasi dugaan korupsi.

"Selanjutnya di penyidikan kasus DAK mengendap di Kejati Sulsel dari tahun 2019, hingga 2020 masih masuk dalam catatan akhir tahun. Padahal sudah dilakukan pemeriksaan puluhan saksi, di DAK Enrekang dan DAK Bulukumba," pungkasnya.


Penulis : Reza Rivaldy/B