Abaikan Perintah Partai, Legislator DPRD Sulsel Terancam PAW
Disebut-sebut akan mendapatkan sanksi berat dari Partai Golkar bahkan bisa sampai pada tahapan Pergantian Antara Waktu (PAW).
Rahma Amin 
KABAR.NEWS, Makassar- Sikap pengkhianatan terhadap keputusan dan dukungan Partai Golkar pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak Kabupaten Tanah Toraja oleh salah satu Anggota Fraksi Partai Golkar DPRD Sulsel, Jonh Rande Mangontang, semakin berbuntut panjang.
Bahkan setelah Sekretaris Fraksi Partai Golkar DPRD Sulsel, Rahman Pina, mengaku telah mengusulkan Pencopotan terhadap sejumlah jabatannya di DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, karirnya kini di DPRD Provinsi Sulsel semakin buram. ia disebut-sebut akan mendapatkan sanksi berat dari Partai Golkar bahkan bisa sampai pada tahapan Pergantian Antara Waktu (PAW).
Wakil Sekretaris Bidang Organisasi DPD I Partai Golkar Sulsel, Muhammad Yusuf MR, mengatakan, sesuai dengan mekanisme Partai Golkar, bagi setiap Anggota Fraksi yang melakukan perlawanan terhadap kebijakan dan instruksi partai baik dalam menentukannya sikap politik atau hal lainnya, maka bisa dilakukan PAW atau sanksi lainnya.
"Terkait apakah dilakukan PAW terhadap JRM ini maka kemudian kita tunggu sikap dari Ketua DPD I Partai Golkar Sulsel, karena beliau secara jelas di depan Publik dan bahkan di depan Ketua sendiri melawan amanah dan perintah Partai untuk memenangkan calon usungan Partai Golkar pada semua tingkatan Pilkada,"katanya.
Mantan Ketua KNPI Kota Parepare ini, menjelaskan, surat mandat yang diserahkan kepada masing-masing pasangan calon di Pilkada, merupakan keputusan DPP Partai Golkar, maka sudah menjadi kewajiban setiap kader untuk mematuhi dan mengikuti Keputusan tersebut.
"Kalau ada kader yang balela maka sudah selayaknya untuk mendapatkan sanksi tegas dari partai, karena pertarungan Pilkada ini bukan hanya pertarungan nama ketua DPD tapi pertarungan nama besar Partai Golkar, maka kita punya kewajiban seluruh kader untuk bekerja dan meneteskan keringat kita untuk pemenangan tersebut,"pungkasnya.
Yusuf, menegaskan, semua kader dan simpatisan yang secara terang-terangan ingin bergelut dalam partai politik maka sudah menjadi kewajiban bersama untuk mematuhi instruksi dan perintah partai yang ada apalagi sebagai anggota fraksi itu bagian dari perpanjangan tangan Partai Golkar, maka sudah menjadi kewajiban untuk taat terhadap Partai.
"Kalau mau berpartai maka sudah menjadi kewajiban untuk taat terhadap instruksi partai, kalau macam-macam dan tidak mengindahkan maka sudah menjadi kewajiban partai untuk memberikan sanksi dan bahkan sampai pada pemberian Sanksi PAW,"tegas Ketua Bappilu Partai Golkar Kota Parepare ini.
Penulis :Muh.Arsyad/B
