8 OPD Pemkab Jeneponto minta Pendampingan Hukum Kejaksaan, Ada Apa?

Dari RSUD Jeneponto hingga dinas pariwisata

8 OPD Pemkab Jeneponto minta Pendampingan Hukum Kejaksaan, Ada Apa?
Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun) Kejari Jeneponto Ridwan Saputra. (KABAR.NEWS/Akbar Razak).






KABAR.NEWS, Jeneponto - Sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) Pemerintah Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan, ramai-ramai meminta pendampingan hukum di Kejaksaan Negeri (Kejari) setempat.


Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun) Kejari Jeneponto Ridwan Saputra menyebut, setidaknya ada 8 OPD yang mengajukan untuk tahun 2021 ini.


"Untuk di Kejaksaan Jeneponto sampai dengan bulan September ini yang mengajukan permohonan ada 8 OPD," ujar Ridwan Saputra kepada KABAR.NEWS saat ditemui di ruang kerjanya, Selasa (14/9/2021).


Menurut Ridwan, tidak semua OPD yang mengajukan pendampingan hukum tersebut itu terima.


"Yang sudah proses pendampingan itu baru enam OPD. Kemudian ada satu yang ditolak atau kami tidak tindak lanjuti dan ada lagi satu masih dalam proses ekspos pertama," jelasnya.


Lantas siapa saja OPD yang meminta pendampingan hukum ke Kejari Jeneponto? Ridwan membeberkan OPD tersebut antara lain Dinas Kesehatan, Dinas Pariwisata, RSUD Lanto Daeng Pasewang, Dinas PUPR, Dinas Perikanan dan Dinas Perumahan dan Permukiman Jeneponto.


"Ada satu kemarin yang kita tidak tolak itu dinas pendidikan dengan alasan bahwa saat ini dinas pendidikan sedang dilakukan proses pemeriksaan oleh pidsus. Ada lagi satu dinas yaitu BKKBN mengajukan pendampingan. Namun kami sisa menunggu jadwal eksposnya," ungkapnya.


Ridwan menjelaskan, pihaknya melakukan pendampingan hukum sebagai pengacara negara terkait pengadan barang dan jasa serta hal lainnya.


"6 OPD ini semua murni pendamping barang dan jasa baik itu bentuk pengadaan barang, maupun jasa konsumsi," jelas Ridwan.


Dia menyebut bahwa tupoksi dari Bidang Datun yaitu melakukan pendampingan hukum untuk menimalisir terjadinya tindak pidana korupsi dalam pengadaan barang dan jasa tersebut. 


"Jadi setidaknya ketika dia dampingi oleh kejaksaan, niat-niat jahat dari orang-orang untuk melakukan penyalahgunan kewenangan atau penguasaan mungkin bisa mereka menimalisir karena didampingi. Jadi sifatnya Kejaksaan bukan hanya penindakan tapi pencegahan juga," pungkasnya.


Penulis: Akbar Razak/A