7 Perda Baru Disahkan, Sekda Jeneponto: Implementasi UU

6 Raperda inisiatif DPRD Jeneponto dan 1 Raperda Pemkab Jeneponto. 

7 Perda Baru Disahkan, Sekda Jeneponto: Implementasi UU
DPRD Jeneponto mengesahkan 7 Perda baru di Kantor DPRD Jeneponto, Rabu (20/1/2021). (Foto: Istimewa)






KABAR.NEWS, Jeneponto - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan, mengesahkan 7 Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) menjadi Peraturan Daerah (Perda), Rabu (20/1/2021). Pengesahan 7 Raperda ini terdiri dari 6 Raperda inisiatif DPRD Jeneponto dan 1 Raperda Pemkab Jeneponto. 

Sekretaris Daerah (Sekda) Jeneponto, Syafruddin Nurdin menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada anggota DPRD bekerja di tim ranperda. 

"Saya menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada DPRD khususnya kepada tim kerja di masing-masing ranperda yang telah bekerja keras dan berupaya secara maksimal, sehingga pada hari ini tujuh Ranperda yang dimaksud dapat kita setujui bersama menjadi peraturan daerah Kabupaten Jeneponto," ujarnya melalui keterangan tertulisnya kepada KABAR.NEWS.

Menurutnya, ketujuh raperda ini sangat dibutuhkan dalam rangka implementasi ketentuan perundang-undangan serta dalam melaksanakan kebijakan daerah. Dia mengatakan, hadirnya Perda tentang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan peredaran gelap narkotika, Perda tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa, serta Perda tentang perlindungan guru, diharapkan menjadi instrumen bagi pemerintah daerah untuk mengintervensi dalam bentuk program guna mengambil langkah preventif solutif dalam menyelesaikan potensi masalah dan Konflik yang akan muncul di tengah masyarakat. 

Selain itu hadir Perda rencana induk pembangunan keparwisataan (RIPPARKAB), penyiaran radio dan Perda tentang tuntutan pemberdaharaan serta tuntutan ganti rugi daerah (TP-TGR). Semuanya menjadi instrumen hukum bagi pemerintah daerah dalam membuat kebijakan.

Syafruddin menyebutkan secara khusus Ranperda tentang pembentukan badan usaha milik daerah yang berbentuk perusahaan perseroan daerah (PERSERODA). Menurutnya, baik berdasarkan pertimbangan normatif maupun sosiologis. Perda tentang BUMD ini sangat dibutuhkan dan nantinya memiliki peran yang cukup strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

"Kehadiran Ranperda tentang pembentukan badan usaha milik daerah yang berbentuk perusahaan perseroan daerah (PERSERODA), ini baik berdasarkan pertimbangan normatif maupun sosiologis sangat dibutuhkan dan kedepannya memiliki peran yang cukup strategis. Dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah sekaligus memberikan kontribusi kepada pemerintah daerah dalam peningkatan pendapatan asli daerah (PAD)," pungkasnya. 

Penulis: Akbar Razak/C