Skip to main content

7 Cakada di Sulsel Belum Laporkan LHKPN ke KPK

7 Cakada di Sulsel Belum Laporkan LHKPN ke KPK
Ilustrasi LHKPN kandidat Calon Kepala dan Wakil Kepala Daerah. (KABAR.NEWS/Arya)


KABAR.NEWS, Makassar - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberi batas waktu kepada Calon Kepala Daerah baik di tingkat provinsi maupun di tingkat Kabupaten Kota untuk melaporkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) sebelum hingga 20 Januari 2018.

Khusus untuk kandidat kepala daerah di Provinsi Sulsel, berdasar update LHKPN KPK, masih ada 7 (tujuh) kandidat di Pilkada serentak Sulsel yang belum melaporkan LHKPN ke lembaga anti rasuah.

Tujuh kandidat tersebut antara lain dua Bakal Calon Wakil Gubernur Sulsel yaitu Andi Mudzakkar dari jalur perseorangan dan Aziz Qahhar Mudzakkar usungan partai politik.

Untuk di tingkat Kabupaten/Kota, diketahui Bakal Calon Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin belum melaporkan LHKPN ke KPK. Begitu halnya dengan bakal Calon Wakil Bupati Sinjai, Mizar Roem.

Selain itu, update LHKPN KPK tidak ditemukan nama dari Bakal Calon Bupati Bone, Rizalul Umar yang maju dengan jalur dukungan KTP, Bakal Calon Wali Kota Parepare Faisal Sapada dan nama Bakal Calon Bupati Pinrang Hamka Mahmud.

Sekadar Diketahui syarat melaporkan LHKPN bagi para kandidat tertuang dalam Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2017 pasal 4 ayat 1 poin k.

Selain itu, para penyelenggara negara wajib melaporkan kekayaannya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme.

Kemudian, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK dan Peraturan KPK Nomor: 07 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara. 

Update sementara LHKPN KPK per 18 Januari 2018, total ada 72 bakal kandidat yang telah melaporkan LHKPN baik masih berstatus perbaikan maupun yang telah diverifikasi KPK.

 

 

  • Arya Wicaksana