Skip to main content

WOW!! Begini Rincian Anggaran Operasi Densus Antikorupsi Polri, Efektifkah?

kapolri tito karnavian
Kapolri Jenderal Tito Karnavian. (int)

KABAR.NEWS, Jakarta - Kapolri Jenderal Tito Karnavian membentuk Densus Antikorupsi Polri. Dimana bidang baru di tubuh kepolisian ini bakal membutuhkan anggaran yang tak sedikit. 

Dalam rapat kerja dengan Komisi III DPR di gedung parlemen, Jakarta itu, Kapolri Tito Karnavian menyebut membutuhkan uang rakyat yang tak sedikit, yakni mencapai Rp2,6 triliun.

Dalam rinciannya, Tito menjelaskan bahwa kebutuhan anggaran yang cukup besar itu terbagi ke dalam sejumlah spesifikasi.
 
Yakni, belanja pegawai 3,560 personel mencapai Rp786 miliar. Belanja barang untuk operasional penyelidikan, penyidikan dan lainnya Rp359 miliar.

Sedangkan belanja modal Rp1,55 triliun, termasuk untuk membuat sistem dan kantor, serta pengadaan alat penyelidikan, surveilance dan penyidikan.

“Totalnya adalah Rp2,6 triliun,” ungkap Tito, Kamis (12/10/2017).

Dia memaparkan, Densus itu nanti akan dipimpin oleh perwira tinggi Polri berpangkat bintang dua atau inspektur jenderal.

“Kedudukan Kadensus (Kepala Densus) Tipikor di bawah langsung Kapolri,” katanya.

Menurut dia, akan dibentuk beberapa satuan tugas antikorupsi kewilayahan yang dibagi menjadi tiga tipe.

Yakni enam satgas untuk tipe A, 14 satgas tipe B, dan 13 satgas tipe C dengan kebutuhan 3.560 personil. “Ini bisa dipenuhi dari personel yang ada,” katanya.

Dia menuturkan, pada rapat sebelumnya sudah disampaikan agar perlu dipikirkan tentang sistem penggajian kepada para anggota tersebut, agar sama dengan di KPK.

Selain itu, juga anggaran untuk penyelidikan dan penyidikan dengan menggunakan sistem index dan ad cost. Menurut dia, pengkajian yang dilakukan KPK ini bisa diterapkan di Densus Antikorupsi.

Tito menambahkan, Polri sudah berkoordinasi dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Hal ini juga sudah disampaikan kepada Presiden Jokowi dalam rapat paripurna dua bulan lalu.

Polri sudah mengajukan permohonan kepada presiden untuk menyampaikan paparan dalam rapat kabinet terbatas yang diikuti oleh kementerian lembaga lainnya.

“Ini sedang kami tunggu waktunya,” kata mantan Kapolda Papua dan Metro Jaya itu.