Skip to main content

UU Pemilu Disahkan, Gerindra Yakin Akan Ada Judicial Review

sdvsdvew
Suasana sidang paripurna pengesahan UU Pemilu.

 

KABAR.NEWS, Jakarta - Pro dan kontra pasca disahkannya Undang-undang Pemilian Umum (Pemilu) masih bergulir. Apalagi saat pengesahan UU Pemilu tersebut, 4 Fraksi di DPR RI menyatakan Walk Out (WO).

Ketua DPP Partai Gerindra, Ahmad Riza Patria mengaku yakin UU Pemilu yang baru disahkan oleh DPR akan menjadi sorotan di masyarakat. Bahkan Riza mengaku yakin akan ada elemen masyarakat yang akan mengajukan Judicial Review atau uji materi di Mahkamah Konstitusi (MK). 

"Tentu akan ada banyak masyarakat yang akan mengajukan Judicial Review, apalagi DPR menyetujui terkait Presidential Treshold 20 persen. Konsepnya kan pemerintah dan DPR ini pembuat undang-undang," bebernya yang dikutip dari liputan6.com.

Riza juga yakin jika diajukan ke MK, maka UU Pemilu akan disahkan untuk direvisi agar poin presidential Treshold bisa kembali 0 persen.

"Insyaallah kami yakin ya, hasilnya akan dimenangkan, gugatan akan dikembalikan ke 0 persen, baru nanti kita revisi undang-undangnya," tegas dia.

Diberitakan sebelumnya, DPR akhirnya mengesahkan Undang-Undang Pemilu pada Kamis, 21 Juli 2017, malam. Dalam undang-undang yang baru tersebut, diputuskan ambang batas pencalonan presiden atau presidential thresholdsebanyak 20-25 persen.

Sedangkan ambang batas parlemen atau parliamentary threshold sebanyak 4 persen. Sistem pemilihan dilakukan terbuka dengan jumlah keterwakilan dapil sebanyak 3-10 kursi, dan metode konversi suara saint lague murni.

Sementara Partai Gerindra, Partai Demokrat, PAN, dan PKS menginginkan presidential thresholdsebanyak 0 persen. Empat fraksi tersebut memilih walk out (WO) saat voting pengesahan revisi UU Pemilu.