Skip to main content

Uji Materi Hak Angket Ditolak MK, Penggugat Kecewa

sdbsdgerger
Sidang putusan Provisi MK.(INT)

 

KABAR.NEWS, Jakarta - Gugatan judicial review Pasal 79 ayat 3 UU MD3 atas Hak angket Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ditolak oleh majelis hakim Mahkamah Konstitusi (MK). Keputusan MK yang menolak mengeluarkan putusan sela sangat disesalkan oleh KPK. 

Peneliti ICW Donald Fariz mengaku kecewa dengan putusan MK tersebut. Ia pun mempertanyakan keputusan MK yang memutuskan tanpa kehadiran salah satu hakim MK yakni Saldi Isra yang masih menjalankan ibadah haji agar Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH) bisa terpenuhi. 

 

"Ada apa RPH dilakukan Rabu, sementara Saldi sudah datang sejak Senin. Ada jeda 3 hari. Kenapa nggak tunggu RPH dengan jumlah ganjil dan paksakan hakim genap sehingga terbelah," tegas Donald dikutip dari detikcom, Rabu (13/9/2017).

 

Setelah MK menolak putusan sela, Donald mengatakan pihak pemohon akan mengupayakan strategi lain dalam sidang. Namun dia tidak mau menjelaskan apa strategi tersebut.

Wakil Ketua MK, Anwar Usman yang membacakan putusan sela untuk Hak angket KPK mengatakan putusan tersebut merupakan hasil RPH. 

"Sidang dalam permohonan pengujian UU Nomor 17/2014 terhadap UUD 1945 dilanjutkan tanpa penjatuhan putusan provisi," ujarnya.

Anwar menjelaskan RPS dilakukan untuk mengambil keputusan apakah MK perlu mengeluarkan putusan sela atau tidak. 

"Berhubung dalam rapat permusyawaratan hakim dimaksud, mufakat tidak tercapai, meskipun telah diusahakan dengan sungguh-sungguh. Maka sesuai dengan ketentuan pasal 45 ayat 7 Undang-undang Nomor 24/2003 tentang Mahkamah Konstitusi Sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang 8/2011 tentang perubahan atas Undang-undang 24/2003 tentang Mahkamah Konstitusi." 

"Selanjutnya disebut sebagai UU MK. Keputusan diambil dengan suara terbanyak, namun berhubung putusan dengan suara terbanyak tidak dapat diambil, dikarenakan 4 orang hakim berpendapat permohonan putusan provisi ditolak dan 4 orang hakim lainnya berpendapat permohonan putusan provisi beralasan untuk dikabulkan," papar Anwar.

Karena suara sama kuat, maka suara Arief Hidayat yang merupakan Ketua MK menjadi penting. Ternyata, Arief berada di pihak yang menolak adanya putusan provisi. Selain Arief ada 3 hakim lagi yang menolak putusan provisi yaitu Anwar Usman, Aswanto dan Wahiduddin Adams.