Skip to main content

Tolak Omnibus Law, ISMEI Tantang Pemerintah Terbuka Soal Data Investasi

Tolak Omnibus Law, ISMEI Tantang Pemerintah Terbuka Soal Data Investasi
Ikatan Senat Mahasiswa Ekonomi Indonesia. (IST)

KABAR.NEWS, Jakarta - Ikatan Senat Mahasiswa Ekonomi Indonesia atau ISMEI menyampaikan penolakan terhadap pengesehan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja.


Biro Pergerakan dan Aksi Pengurus Pusat Ismei, Lexyanto Datuan, menilai sejak awal Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja memang diarahkan untuk memperkuat investasi ekonomi dalam skala besar. 


ISMEI menyayangkan karena proses perumusan UU ini tertutup, tergesa-gesa, termasuk mengabaikan prinsip kehati-hatian dalam merumuskan perubahan ratusan pasal dari macam-macam UU tanpa memperhitungkan dampak sosial, ekonomi dan politik. 


Baca juga: Tujuh Undang-Undang yang Dihapus dari Omnibus Law Cipta Kerja


Menurut Lexyanto, pemerintah mengklaim sudah mengetahui bahwa penghambat utama masuknya investor ke Indonesia karena proses perizinan oleh birokrasi yang berbelit-belit. Hambatan itulah mesti diubah tanpa harus membuat aturan hukum sapu jagad.


"Seharusnya pemerintah fokus pada perbaikan perizinan saja tanpa harus melalui Omnibus Law. Agar tidak terjadi kesalahan tafsir di tengah - tengah mengenai tujuan dibuatnya Omnibus Law ini," kata Datuan dalam keterangan tertulis yang diterima KABAR.NEWS, Selasa (13/10/2020).


Lexyanto menyebut, pihakya telah menantang pemerintah untuk terbuka soal data investasi yang akan masuk ke Indonesia jika UU Omnibus Law diundangkan pemerintah.


Keterbukaan data yang dimaksud adalah siapa dan berapa banyak investor yang telah mengeluarkan lampu hijau untuk berinvestasi ke Indonesia, berapa banyak yang masih ragu-ragu dan  berapa banyak Investasi yang masih dalam kategori merah atau masih sebatas melihat dan menunggu. 


"Pemerintah harus terbuka terkait data ini, mulai dari besarannya (dana yang akan masuk) kemudian tujuan investasi itu untuk apa (pembangunan Industri atau yang lainnya) dan berapa lama," kata Lexyanto.

 

ISMEI juga mempertanyakan upaya pemerintah untuk meyakinkan calon investor dapat mempekerjakan warga Indonesia yang jumlahnya diperkirakan 2 juta orang per tahun dan didominasi lulusan SMA. 

 

"Bagaimana pemerintah meyakinkan investor itu bisa memenuhi kebutuhan tenaga kerja dalam negeri dan mengurangi pengangguran serta berapa besar volume serapan tenaga kerja yang dihasilkan," katanya.


Baca juga: Demo Buruh di Makassar Sebut UU Omnibus Law Lebih Bahaya dari Corona


Jika tantangan tersebut tak bisa dijawab pemerintah, maka ISMEI mendesak Airlangga Hartarto untuk mundur dari jabatannya sebagai Menteri Koordinator Bidang Perekonomian karena dianggap tidak mampu menghadirkan data dan informasi serta jaminan manfaat dari UU Omnibus Law. Mereka juga akan turun ke jalan menolak UU kontroversial ini.


Bahkan, Lexyanto mengusulkan agar Kementerian Perekonomian RI itu dibubarkan saja, karena jabatan Menko Bidang Perekonomian Bagi Pengurus ISMEI tidak memberikan manfaat yang signifikan.


"Malah kehadiran Kementerian ini terkesan memperlambat pertumbuhan ekonomi. Kementerian Koordinator ini hanya mampu menghasilkan produk regulasi yang mereka pun tak mampu menjabarkan dan merealisasikan tujuan dari produk regulasi yang dibuatnya sendiri," tandasnya.

 

Flower

 

loading...