Skip to main content

Teror Lakalantas Truk Rembang Mengintai di Dalam Kota

Sejumlah truk rembang (10 roda) bebas beroperasi di seputaran Kota Makassar di siang hari. (KABAR.NEWS/Irvan Abdullah-Degina Adenessa)

KABAR.NEWS, Makassar - Selain macet, potensi kecelakaan lalu lintas yang melibatkan antara pengendara, terutama roda dua dan truk rembang 10 roda, seakan menjadi momok yang harus diwaspadai. Teror lakalantas truk rembang masih terus mengintai di dalam Kota Makassar.

Pantauan KABAR.NEWS di beberapa titik, truk rembang dengan berbagai tipe bebas berlalu-lalang. Seperti di Jalan Aeropala - Hertasing Baru, Jalan AP. Pettarani, hingga Jalan Urip Sumohardjo.

Kemudian melalui perbatasan, terutama Kabupaten Gowa dan Kota Makassar, para sopir ini masuk melintas di Jalan Tun Abd Razak, dan Jalan Tanjung Bunga yang mengapit dua kabupaten yakni, Takalar dan Gowa.

Kemudian di perbatasan Maros dan Makassar, mereka melintas masuk di beberapa titik dekat pintu Tol Revormasi yang menembus hingga ke Pelabuhan Soekarno Hatta, Makassar. Dan di setiap akses masuk, terdapat pos jaga dari Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Makassar.

Atas hal itu, Kepala Dinas Perhubungan Kota Makassar, Mario Said berjanji tetap akan memberi sanksi tegas, apabila ada sopir truk rembang yang kedapatan beroperasi di dalam kota pada siang hari. "Kita akan tilang dan limpahkan ke Pengadilan Negeri Kota Makassar," tegasnya.

Penegakkan Perwali Nomor 94 Tahun 2013 dari Dinas Perhubungan Kota Makassar, diakui Dishub sudah memperlihatkan hasil. Dimana, sejak Januari hingga Mei 2017, Dinas Perhubungan Kota Makassar telah menindaki 72 unit truk rembang. Sedangkan 11 unit lainnya, terpaksa dikandangkan, alias tidak di izinkan beroperasi.

"Rata-rata tipe truk tambang galian C yang tonase 8 ton. Karena sesuai aturan, waktu yang ditetapkan atau diperbolehkan masuk beroperasi di dalam kota itu pukul 21.00 Wita sampai 05.00 Wita," terang Abd Aziz, Humas Dinas Perhubungan Kota Makassar, Rabu (31/5/2017).

Hanya saja, dalam pantauan KABAR.NEWS di Kantor Dinas Perhubungan Kota Makassar, Jalan Malengkeri, angkutan sitaan sebanyak 11 unit yang dimaksud Abd Azis, nihil. Menanyakan ihwal keberadaan 11 unit truk itu, dijawab Abd Aziz, truck yang ditahan di pelataran kantor Dishub Makassar, nanti setelah membayar denda tilang di pengadilan baru dilepas.

Sejauh ini, kata dia, upaya yang dilakukan Dishub Kota Makassar yakni pendirian pos penjagaan yang disebar di beberapa titik. Seperti perbatasan antara Kabupaten Gowa dan Kota Makassar di Jalan Sultan Alauddin, berbatasan Kota Makassar dan Kabupaten Maros, perbatasan Kota Makassar dan Kabupaten Takalar di Jalan Metro Tanjung Bunga, serta Jalan Hertasning Baru dan Jalan Aroepala, yang menghubungan dengan Samata, Kabupaten Gowa dan Kota Makassar.

Kendati demikian, Aziz mengakui jika masuknya truk rembang ke Kota Makassar sulit ditangkal. Terutama pada siang hingga sore hari. "Kalau paling sering itu di Jalan Sultan Alauddin. Rata-rata yang dibawa itu timbunan. Mereka bisa lolos saat petugas pos dalam kondisi lengah," katanya.

 

Transaksi di Batas Kota, Ada Uang Jalan pun Lancar...

Pengakuan atas sulitnya penangkalan oknum sopir truk rembang diakui Dishub. Atas hal ini, KABAR.NEWS mencoba menelusuri motif yang dilakukan para sopir tersebut. Hasilnya, para sopir truk rembang yang ditemui, blak-blakan dibalik kelancaran aktivitas mereka yang beroperasi di dalam kota.

"Melintas di dalam kota saya pikir aman-aman saja. Buktinya, saya sering mutar-mutar dalam kota di siang hari. Saya biasa melintas di Jalan Veteran dan potensi kedapatan sangat kecil," ungkap Firman, salah satu sopir truk rembang saat ditemui KABAR.NEWS di Jalan Perintis Kemerdekaan, Rabu (31/5/2017).

Ia mengaku sering didapati petugas. Namun tidak berpengaruh besar. Karena petugas yang dijumpai sering meminta uang. "Palingan kita hanya bayar Rp15.000. Paling besar yah Rp50.000. Itu kalau di tengah kota. Tapi kalau cuma pos kecil, kita hanya kasih Rp10.000," terangnya.

Sementara, pemalakan terhadap sopir seringkali dilakukan di sekitar jalan masuk Tol Revormasi. Sedangkan biaya yang diratakan di setiap sopir, berkisar Rp15.000.

"Tapi truk yang membawa muatan terbuka lebih berpotensi ditilang, dibanding yang membawa muatan tertutup. Tapi tergantung cara kita bicara, artinya pintar - pintar saja nego dengan mereka," katanya.

Terpisah, salah seorang sopir truk rembang, Rudi (35), mengaku tahu atas larangan itu. Namun, bagi dia hal itu tidak memiliki pengaruh apa-apa. "Kalau persoalan itu saya kira bisa diatur. Bukaannya saya mau melanggar aturan, tapi kita harus sama - sama mengerti. Kalau kebetulan saya tiba di Makassar siang hari, masa saya harus menunggu sampai malam baru melintas," ujar ayah dua orang anak ini.

Bahkan, Rudi yang merupakan warga Bulukumba ini meminta kepada pihak pemerintah untuk kembali mengevaluasi aturan tersebut, yang dianggap sangat merugikan sopir truk rembang. "Jika aturan tidak di ubah, maka itu hanya menimbulkan dosa," katanya.

Alasan Rudi, jika ada truk rembang yang melintas di siang hari, tentu menuai penilaian masyarakat bahwa, ada kerjasama antara oknum Dishub dan sopir truk. "Orang pasti beranggapan, wah pasti sopir sudah berkerjasama dengan petugas nih," katanya.

Sementara, salah satu supir truk rembang, Ardi (37) menuturkan, Dishub juga pilih-pilih dalam memberi tindakan, atau sanksi tilang bagi sopir truk yang kedapatan beroperasi di dalam kota.

"Biasanya yang ditilang itu truk terbuka. Kalau yang seperti saya bawa ini tersegel. Jadi mana berani dia tilang. Bos memang sudah beli segel, jadi mereka tidak berani tahan," ujar pria asal Belopa ini, Minggu (11/6/2017).

Di siang hari, kata dia, pengendara mobil truk harus pintar main kucing-kucingan dengan petugas. "Kita harus tahu betul jam berapa mereka biasa berada di pos. Tapi kalau sudah pengalaman, itu bukan lagi hambatan," katanya.

 

Dilema Pengusaha Ekspedisi

Penerapan Peraturan Walikota (Perwali) Nomor 94 Tahun 2013 tentang larangan truk 10 roda masuk kota masih menjadi polemik. Dimana, dugaan adanya sopir truk rembang yang bermain mata dengan oknum petugas, memberi citra negatif di mata pengusaha ekspedisi.

Hj Bahar, salah satu pengusaha ekspedisi yang berlokasi di seputaran pintu Tol Revormasi Makassar mengaku, selain lemahnya Dishub Kota Makassar dalam memberi sanksi, tindakan yang diberikan terhadap penguasa ekspedisi, seakan tebang pilih.

"Saya akui, mobil saya (truk rembang) kerap beroperasi di siang hari. Karena kita kan biasa jemput bahan bangunan dari pelabuhan untuk dibawa ke daerah. Jadi ini Dishub seakan pilih kasih beri tindakan," ujar Bahar saat ditemui di sekitar Jalan Tol Revormasi Makassar, Jumat (16/6/2017) kemarin.

Ia mengaku sering cek-cok dengan petugas. Karena truk milik pengusaha ekspedisi lain dibiarkan. "Ada beberapa rekan lain itu yang lebih banyak mobil truknya, hanya dibiarkan saja. Buktinya, lihat saja di sepanjang Jalan AP. Pettarani kalau siang hari, banyak sekali yang beroperasi," ucap Bahar yang mengaku kerap dipanggil oleh pihak Pemkot Makassar ini.

Terakhir kali, ia mengaku pernah mewakili rekan pengusaha ekspedisi di wilayahnya, untuk rembuk bersama pihak Pemkot Makassar untuk membahas waktu operasi di siang hari. "Dari hasil rembuk itu, kami diminta untuk tidak beroperasi di pagi hari antara pukul 06:00 hingga 07:30 Wita, dan di siang hari antara pukul 12:00 hingga pukul 14:30 Wita," bebernya.

 

Saling Serang Dua Dishub

Peraturan Wali Kota (Perwali) Nomor 94 Tahun 2013 tentang larangan truk rembang masuk kota, dinilai berseberangan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gowa.

Kepala Dinas Perhubungan Kota Makassar, Muhammad Mario Said mengaku, Perwali Kota Makassar dan Peraturan Daerah Kabupaten Gowa berbanding terbalik, dan bahkan bertentangan dalam penerapannya.

"Perwali kita (Kota Makassar) tidak diperbolehkan truk rembang beroperasi di siang hari. Sedangkan di Kabupaten Gowa diperbolehkan, kecuali di malam hari. Inikan terbalik. Sedangkan untuk mengakses jalan nasional atau provinsi kan harus melalui kabupaten," ujar Mario Said kepada KABAR.NEWS, Selasa (30/5/2017).

Sementara, dikonfirmasi terpisah, Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Gowa Abd Kadir memberi bantahan, terkait apa yang disampaikan Kadishub Makassar. "Itu sama sekali tidak benar," tandas Abd Kadir.

Ia mengatakan, dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gowa, juga menerapkan aturan yang sama, yaitu melarang truk rembang masuk di wilayahnya. Bahkan ia menegaskan bahwa, di malam hari tidak ada larangan operasional truk rembang melintas di wilayah Kabupaten Gowa.

"Saya jelaskan ya, karena ada yang tidak mengerti tentang ini. Karena di siang hari, kita juga melarang truk rembang melintas di sini (Gowa)," katanya.

Di malam hari, kata Kadir, tidak ada larangan melintas. Kecuali truk tambang yang masuk ke Gowa mengambil muatan. "Kecuali kalau ada izin dari Bupati, nah itu baru bisa," katanya.

Sampai hari ini, kontroversi antara Perwali Kota Makassar dan Perda Kabupaten Gowa, menjadi pekerjaan besar. Karena penerapan aturan masih tidak sejalan. Sedangkan kedua daerah ini menjadi lintas utama pengoperasian truk rembang.

"Saya kira saatnya lagi merevisi perwali truk 10 roda," singkat Moh Ramdhan Pomanto, Walikota Makassar, saat disambangi KABAR.NEWS di rumah jabatannya.

Danny berjanji, traffic manajemen terkait pengoperasian truk 10 roda serta revisi perwali akan segera dituntaskan oleh SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) terkait, dalam hal ini Dinas Perhubungan (Dishub) Makassar, yang dikepalai oleh Mario Said.

"Kita harus merubah traffic manajemen, sekalian revisi perwali sudah harus tuntas. Ini sudah berlangsung, tapi stagnan karena tidak punya data akurat, untuk itu harus dilanjutkan sekarang ini," jelas Danny, sapaan akrab Moh Ramdhan Pomanto.

  • Degina Adenessa - Andi Frandi/***