Skip to main content

Terkuak, Praktek Jual Beli Ijazah S1 di Makassar Hanya Rp10 Juta

ijazah palsu
Ilustrasi (Dok KABAR.NEWS)

KABAR.NEWS, Makassar - Forlap Dikti Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi mencatatkan, ada 228 Perguruan Tinggi Swasta (PTS) di Sulawesi Selatan hingga 2017. Dari 228 PTS, 206 di antaranya masih tercatat berstatus aktif, 40 berstatus ditutup, dan 6 masih dalam pembinaan.

Dibagi dalam jenisnya, dari 228 PTS tersebut, tercatat ada 72 PTS berstatus Akademi, 3 berstatus Politeknik, 113 berstatus Sekolah Tinggi, 2 berstatus Institut dan 19 berstatus Universitas. Dari jumlah ini, masih ada beberapa PTS yang disinyalir melakukan praktik jual beli ijazah sarjana.

Jual beli tersebut diduga diperuntukkan bagi oknum pencari kerja, dengan harga yang relatif murah tanpa melalui proses pendidikan. Artinya, secara legalitas, ijazah tersebut adalah asli. Namun, oknum pemilik ijazah tidak melalui proses tahapan pendidikan.

Praktek ini kemudian dikenal dengan sebutan 'aspal' alias asli tapi palsu. Dimana, perolehan selembar kertas yang memakan waktu hingga bertahun-tahun itu, hanya dapat diperoleh dengan waktu relatif singkat, tanpa harus melalui proses akademik.

Di Kota Makassar sendiri, praktik tersebut marak terjadi. Banyak ditemukan oknum-oknum yang disinyalir memiliki peranan besar dalam memuluskan proses transaksi tersebut. Bahkan, mereka memiliki kedudukan atau jabatan tinggi di PTS, tempat mereka bekerja.

Dari penelusuran KABAR.NEWS, harga ijazah yang ditawarkan pun bervariatif. Mulai dari Rp10 Juta, Rp13 Juta, hingga Rp15 Juta. Jalan yang ditempuh pun berbanding jauh dengan mahasiswa yang menempuh bangku perkuliahan pada umumnya. Dimana, sarjanawan instan ini tidak perlu repot-repot berjibaku dengan waktu. Bermodal rupiah, ijazah sudah di tangan.

 

Infografis/kabar.news

 

Jalur Instan Bermodal Belasan Juta

AL, salah satu konsumen ijazah 'aspal' kepada KABAR.NEWS menuturkan, dirinya memperoleh ijazah Strata Satu (S1) Jurusan Manajemen, dari salah satu Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen di Kota Makassar, dengan waktu relatif singkat. "Sudah membayar langsung disuruh foto wisuda," ujarnya.

Bahkan kata AL, melalui jalur tersebut, dirinya langsung mengikuti proses yudisium dan diwisuda. Namun, AL memilih tidak ikut dengan alasan, hanya formalitas. "Yang penting ada ijazah. Namaku juga terdaftar di Forlap Dikti, jadi tidak perlu ikut itu (Yusidium dan Wisuda)," ujarnya.

Sama halnya dengan AS. Pria yang menempuh jalur instan ini membeli ijazah jurusan Administrasi Negara, Fakultas Sosial dan Ilmu Politik seharga Rp13 Juta di salah satu PTS yang sempat bersengketa lantaran memiliki dua rektor dalam satu yayasan.  
 
Dengan entengnya, AS menegaskan, daripada kuliah, mendingan langsung bayar. Sebab intinya, sama-sama menyandang title sarjana. Bahkan dia mengaku saat ini harga per lembar ijazah sudah naik.

"Kalau sekarang mungkin harganya sudah naik. Karena saya urus sejak beberapa tahun lalu. Tapi tetap bisa jie," tandasnya.

Senada dengan AL dan AS, praktik tersebut juga dilakukan DS. Mahasiswi yang sempat mengecup bangku pendidikan di salah satu Perguruan Tinggi Negeri di Kota Makassar ini cuti selama 2 tahun. Namun di pertengahan studi, DS akhirnya menempuh jalur instan.

Dalam menempuh jalur tersebut, DS memilih salah satu PTS Kesehatan di Kota Makassar yang sempat dibekukkan Kemenristekdikti, lantaran jumlah rasio dosen tidak sesuai dengan jumlah mahasiswa.

Kepada KABAR.NEWS, ia mengaku membayar sebesar Rp15 Juta untuk memperoleh ijazah Sarjana Ilmu Keperawatan dari kampus tersebut.

Menanyakan siapa yang mengurusnya, kata DS, linknya memiliki kedekatan dengan salah satu oknum pegawai di Kopertis XI Makassar. "Dia punya jaringan di Kopertis," aku DS saat ditemui KABAR,NEWS beberapa waktu lalu.

Praktiknya tak jauh beda seperti yang dilakukan AL dan AS. Hanya saja, jalur yang ditempuh DS tidak perlu mengikuti yudisium dan wisuda. Cukup membayar setengah sebagai 'tanda jadi'.

Kemudian, dia diberikan secarcik kertas berupa keterangan dari PTS yang bersangkutan untuk proses foto ijazah. "Setelah foto, slip pembayaran dari foto langsung diserahkan ke si perantara itu," ungkapnya.

Hanya menunggu dua pekan, ijazah pun sampai di tangan. Dan, sisa pembayaran pun dibayar lunas. Bahkan, lengkap dengan fotocopy ijazah yang sudah dilegalisir disertai tanda tangan rektor dan stempel dari kampus yang bersangkutan. "Mulai dari kertas, stempel dan hingga tangan rektor, seperti seperti asli. Saya sudah cocokkan dengan ijazahnya temanku, dan ternyata sama," akunya.


Jaringan Lintas Kampus

KABAR.NEWS mencoba menelusuri lebih jauh terkait oknum yang bertindak sebagai perantara dalam memuluskan praktik tersebut. Dan ternyata, apa yang disampaikan DS benar. FS (26), pria yang aktif memenuhi permintaan kliennya dalam pengurusan ijazah ini memiliki jejaring di Kopertis IX.

"Saya punya jaringan di Kopertis. Dia yang bertugas mengurus semua. Dia juga punya jaringan dengan beberapa kampus yang ada di Kota Makassar. Kalau saya sebagai perantara jie," akunya.  

Dari praktik tersebut, FS meraup keuntungan separuh dari harga ijazah yang diperjualbelikan. "Kalau misalkan harganya Rp15 Juta, saya dapat Rp2 Juta. Sisahnya terserah mereka bagi berapa," akunya.

Kendati demikian, kata FS, tidak semua PTS dapat diuruskan. Sebab ada yang tidak mau diajak kerjasama dalam praktik tersebut. Menanyakan jumlah PTS yang dapat dikerjasamakan untuk pengurusan ijazah, kata FS, jumlahnya lebih banyak ketimbang yang mempertahankan marwah pendidikan.

"Pokoknya yang bisa diajak kerjasama dalam pengurusan ijazah lebih banyak," ujar FS sembari merincikan nama-nama PTS yang bisa dan tidak bisa diajak kerjasama.

 

Koordinator Kopertis IX Prof Andi Niartiningsih


Ilegal Tapi Asli ?

Iming-iming dalam mendapatkan ijazah secara instan kerap dimanfaatkan sebagian oknum untuk menekuni bisnis tersebut. Seperti beberapa kasus yang sempat merebak di pulau Jawa beberapa tahun silam. Dimana, tak sedikit polisi menggerebek praktik pemalsuan dokumen tersebut. Lantas bagaimana dengan bisnis yang dilakukan FS di Makassar?.

Kepada KABAR.NEWS, ia menjamin keaslian dari lembaran yang diurusnya itu. "Kalau yang saya urus, kertasnya asli. Ada stempel serta tanda tangan rektor dari kampus yang bersangkutan. Bahkan kalau diterawang, ada logo PTS yang samar-samar di kertas tersebut," ucap FS menerangkan.

Tak heran jika FS banyak mendapat pesanan dari berbagai kalangan. Menanyakan siapa saja yang meminta untuk diuruskan, FS mengaku mulai dari politisi, oknum aparat penegak hukum, mahasiwa hingga pegawai.

"Rata-rata tujuan mereka untuk kenaikan pangkat. Bahkan ada oknum mahasiswa yang sudah diangkat menjadi PNS di salah satu daerah di Sulsel," katanya.

Menanggapi hal itu, Koordinator Kopertis IX Prof Andi Niartiningsih mengakui hal itu. Kopertis IX, kata Prof Andi Niartiningsih, banyak menerima aduan dari berbagai pihak untuk menindak lanjuti adanya dugaan praktik jual beli ijazah. "Iya, banyak laporan yang masuk. Mulai dari pemerhati pendidikan hingga LSM," ujarnya kepada KABAR.NEWS, Selasa (8//8/2017).

Dia menegaskan, jika terbukti, tetap akan ditindaklanjuti. "Kan seperti itu, harus ada bukti. Kalau sekadar melapor saja, tentu kita juga sulit menindaklanjutinya," akunya.

Biasanya, lanjut Prof Andi Niartininggsih, jika ditemukan bukti adanya PTS yang melakukan praktik tersebut, pihaknya akan memanggil  PTS yang bersangkutan. "Kita panggil pimpinan PTS-nya, baru kita telusuri. Kalau indikasinya besar, tentu itu sudah ranah hukum. Karena konteksnya kriminal. Dan itu bukan ranah kami," tambahnya.

Sementara, Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Prof Muhammad Nasir berharap pihak kepolisian segera menindak oknum PTS yang memperjual belikan ijazah. Apalagi, menjelang hajatan Pemilihan Kepala Daerah 2018 dan Pemilihan Calon Legislatif 2019 mendatang.  

Dimana dalam momentum ini, kata Muhammad Natsir, disinyalir para kontestan kerap menggunakan ijazah Strata Satu dengan cara ilegal. "Saya senang kalau ada yang ditangkap," tandas Prof Muhammad Nasir saat ditemui di Kampus STIM Nitro Makassar, Kamis (10/8/2017).

Sejauh ini, kata dia, Kemenristekdikti sudah membangun kerjasama dengan polisi. Jika ada yang ditemukan menggunakan ijazah palsu, langsung ditahan. "Apalagi kalau digunakan untuk begitu (daftar kandidat)," ujarnya.

  • Andi Frandy - Arya Wicaksana