Skip to main content

Tanpa Tes SKD, Ini Persyaratan Eks Honorer K2 Untuk Penerimaan CPNS 2018

a
Ilustrasi info CPNS 2018. (KABAR.NEWS/Wahyu Ade)

KABAR.NEWS, Jakarta - Pemerintah melalui Kementeria Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) membuka peluang untuk pegawai honorer kategori II (K2) yang ingin ikut dalam penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2018 yang akan dibuka dua hari lagi.

Dalam lampiran Surat Peraturan Menpan RB Syafruddin Nomor 36 Tahun 2018, yang diteken pada 27 Agustus 2018 lalu, disebutkan ada sekitar 438.590 pegawai honorer yang tercatat dalam data base Badan Kepegawaian Negara (BKN), dan telah memenuhi persyaratan perundang-undangan untuk mendaftar menjadi CPNS 2018.

Baca juga: 

Pendaftar dari Tenaga Pendidik dan Tenaga Kesehatan dari Eks Tenaga Honorer Kategori II yang telah diverifikasi dokumennya, menurut Peraturan Menpan RB Syafruddin, wajib mengikuti Seleksi Kompetensi Dasar (SKD).

Selain itu, Peraturan Menpan RB juga disebutkan, bahwa mekanisme atau sistem pendaftaran untuk Eks Tenaga Honorer K2 itu dilakukan tersendiri di bawah koordinasi BKN.

“Pendaftar dari Tenaga Pendidik dan Tenaga Kesehatan dari Eks Tenaga Honorer Kategori II tidak diberlakukan Seleksi Kompetensi Bidang (SKD),” demikian bunyi Peraturan Menpan RB itu.

Berikut ini persyaratan bagi Eks Tenaga Honorer Kategori II yang akan mengikuti seleksi pengadaan CPNS Tahun 2018, menurut Peraturan Menpan RB dilansir dari laman Setgab adalah:

- Usia paling tinggi 35 tahun pada tanggal 1 Agustus 2018, masih aktif bekerja terus-menerus sampai sekarang

- Bagi tenaga pendidik minimal berijazah Strata 1 (S1) yang diperoleh sebelum pelaksanaan Seleksi Tenaga Honorer Kategori II pada tanggal 3 November 2013

- Bagi tenaga kesehatan minimal berijazah Diploma III (D3) yang diperoleh sebelum pelaksanaan Seleksi Tenaga Honorer Kategori II pada tanggal 3 November 2013;

- Memiliki tanda bukti nomor ujian Tenaga Honorer Kategori II pada tanggal 3 November 2013; dan

Memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP).

Ditegaskan dalam Peraturan Menteri PANRB itu, Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah wajib memverifikasi kebenaran dokumen Tenaga Pendidik dan Tenaga Kesehatan eks Tenaga Honorer Kategori II sebelum pelaksanaan Seleksi Kompetensi Dasar (SKD). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by kabar.news (@kabardotnews) on