Skip to main content

Sofyan Syam Tersangka, Politisi Golkar Sebut Bawaslu Telah Keliru 

Sofyan Syam Tersangka, Politisi Golkar Sebut Bawaslu Keliru 
Caleg petahana DPRD Sulsel dari Partai Golkar, Sofyan Syam (kiri) saat pelimpahan berkas perkara di Kejari Pangkep,Kamis (28/2/2019). (Instagram/kejati_sulsel)

KABAR.NEWS, Pangkep - Sekertaris DPD II Partai Golkar Kabupaten Pangkep, Rahmat Nur menanggapi kasus dugaan pelanggaran tindak pidana Pemilu oleh tersangka calon Legislatif (Caleg) DPRD Sulsel, Sofyan Syam.


Baca juga: Dilapor ke Bawaslu, Wakil Bupati Toraja Terancam Tindak Pidana Pemilu

Ditemui di Pengadilan Negeri (PN) Pangkep, Rahmat berpendapat Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) telah keliru dalam memahami sebuah aturan.


"Ini kan keliru, cara mereka memahami aturan dan terlalu terburu-buru membawa kasus ini ke ranah pidana," ujar Rahmat Nur, Rabu (13/3/2109).


"Harusnya Bawaslu lebih mengedepankan tindakan pencegahan dan memberikan teguran jika ada pelanggaran yang mereka temukan bukan malah menetapkan jika ini pidana, sehingga terkesan mereka membiarkan pelanggaran-pelanggaran pemilu terjadi," tambah Rahmat.


Rahmat juga berpendapat, sangkaan adanya citra diri yang dialamatkan kepada Sofyan Syam saat melakukan reses di salah satu warkop adalah sesuatu yang dianggap keliru.


"Karena posisi Sofyan Syam Saat itu adalah menghadiri reses sebagai Anggota DPRD bukan untuk kampanye," katanya.


Sebelumnya Caleg petahana DPRD Sulsel dari Partai Golkar, Sofyan Syam dianggap melibatkan Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk mensosialisasikan Perda dengan memasang gambar dirinya di spanduk sosialisasi.


Rahmat juga mengatakan, pihaknya juga sudah menyiapkan upaya hukum lain setelah adanya putusan dari Pengadilan Negeri Pangkep.

 

"Upaya hukum lainnya tetap akan kita siapkan, untuk kita lanjutkan setelah ada vonis dari pengadilan," tegas Rahmat.


Baca juga: Kadishub Sinjai Sebut Pose "Salam 2 Jari" Hanya Sekadar Seru-seruan

Sebelumnya Sofyan Syam diduga melanggar pasal 493 juncto pasal 280 ayat 2 huruf f juncto pasal 1 angka 35 Undang-Undang Pemilu nomor 07 tahun 2017. Dia terancam pidana kurungan penjara 1 tahun, dengan denda maksimal Rp12 juta.


  • Tajuk

 

loading...