Skip to main content

Sejumlah BEM & Organ Mahasiswa Acuhkan Undangan Nurdin Abdullah

Pilih Demo, Sejumlah BEM & Organ Mahasiswa Acuhkan Undangan Nurdin Abdullah
Ilustrasi aksi unjuk rasa menolak Undang-Undang Omnibus Law di depan Kantor Gubernur Provinsi Sulsel, Makassar, beberapa waktu lalu. (KABAR.NEWS/Irvan Abdullah)

KABAR.NEWS, Makassar - Sejumlah Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) dan organisasi kemahasiswaan se-Kota Makassar mengacuhkan undangan Pemprov Sulsel dalam hal ini Gubernur Nurdin Abdullah, untuk berdialog membahas Undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja. 


Ketua BEM FH Unibos, Ewaldo Aziz yang menghadiri undangan tersebut dalam rangka menyerap aspirasi (saran dan masukan) terkait UU Cipta Kerja, mengaku tetap menolak pengesahan Undang-Undang kontroversial ini. 


"Bahwa kami dari BEM  FH Unibos dalam pertemuan tersebut kami menegaskan untuk menolak pengesahan UU cipta kerja dan tentunya meminta presiden jokowi untuk menerbitkan Perppu,"kata Ewaldo Asiz kepada KABAR.NEWS, Jumat (16/10/2020).


Baca juga: Kuliah Umum Hingga Pameran Data Warnai Demo Omnibus Law di Makassar


Presiden Mahasiswa UIN Alauddin Makassar, Fahri Aidil yang enggan mengahadiri undangan itu secara tegas menolak Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja. Menurutnya, tak ada urgensi berdialog dengan pemerintah.


"Untuk apa menghadiri undangan tersebut? Apa yang bisa dilakukan oleh gubernur dari hasil pertemuan
tersebut? Jangan selalu mau melakukan pencitraan di tengah gelombang situasi yang kurang kondusif ini
akibat kebijakan DPR RI dan pemerintah dalam rangka pengesahan Omnibus Law," tegasnya via telepon.


Lebih lanjut ia menyatakan bahwa dirinya  merasa membuang-buang waktu jika menghadiri pertemuan
tersebut.


Fahri bersama rekan-rekannya lebih memilih untuk tetap turun ke jalan sebagai bentuk penyampaian
aspirasi daripada mengahadiri udangan tersebut.


"Kami tidak mau membuang-buang waktu dengan pertemuan yang muara nya tidak jelas. Lebih baik teman-teman mahasiswa UIN Alauddin Makassar tetap melakukan aksi ke jalan dalam rangka penyampaian aspirasi kami, dan itu merupakan salah satu langkah konstitusional," tandasnya.


Agendakan Pertemuan Lanjutan


Sementara, Wakil Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman yang memimpin pertemuan itu mengatakan ketidakhadiran sejumlah BEM dan organisasi mahasiswa akan disampaikan kepada Nurdin Abdullah


"Saya akan sampaikan ke Gubernur pertemuan ini, meskipun banyak BEM dan undangan yang tidak menghadiri pertemuan ini,” ujarnya. 


Kata dia, kemungkinan ke depan akan ada pertemuan lanjutan untuk menghadirkan kelompok mahasiswa dan elemen masyarakat untuk mengupas satu persatu pasal yang ditentang oleh elemen masyarakat sebelum apa yang menjadi kesimpulan disampaikan kepada Presiden dan DPR RI. 


Baca juga: Ormas Bubarkan Aksi Kamis Santuy karena Tuding Suarakan Isu Papua


Diketahui, Pemprov Sulsel mengudang 11 Ketua BEM dan 7 organsi kemahasiswaan yakni  Ketua BEM
Universtitas Hasanuddin, Ketua BEM UNM, Ketua BEM UIN Alauddin, Ketua BEM UMI, Ketua BEM Unismuh
Makassar, Ketua BEM Universitas Bosowa, Ketua BEM Univ. Islam Makassar, Ketua BEM UKI Paulus, Ketua
BEM Univ. Indonesia Timur, Ketua BEM STIMIK Dipanegara dan Ketua BEM UPRI Makassar.


Serta Ketua HMI Badko Sulselbar, Ketua HMI Cabang Makassar, Ketua HMI Cabang Makassar Timur, Ketua
HMI Cabang Gowa Raya, Ketua PMII Sulsel, Ketua Pemuda Ansor Sulsel, Ketua Pemuda Muhammadiyah
Sulsel.


Penulis: Darsil Yahya/A 

 

Flower

 

loading...