Skip to main content

Sambangi Kantor Bupati Maros, Ini yang Dibahas KPK

Koordinator Sub Wilayah KPK Adlinsyah Malik Nasution
KPK sambangi Kantor Bupati Maross untuk sosialisasi pemasangan alat pantau pajak, Rabu (11/9/2019) / (KABAR.NEWS-Fahrul) 

KABAR.NEWS, MAROS - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendatangi Kantor Bupati Maros. Kedatangan KPK tersebut untuk menghadiri kegiatan Desiminasi Wajib Pungut Pajak Hotel, Restoran, Hiburan, dan Parkir dalam rangka Monitoring dan Evaluasi Program Pemberantasan korupsi Terintegrasi oleh KPK, Rabu (11/9/2019).

 

Koordinator Sub Wilayah KPK Adlinsyah Malik Nasution menjelaskan, kedatangannya tersebut untuk melaksanakan sosialisasi pemasangan alat rekam pajak online di lokasi wajib pungut pajak yang ada di Maros. 

 

"Korupsi itu bukan cuma dana yang ada diselewengkan. Pajak yang seharusnya dibayarkan pelaku usahan dari barang atau jas dagangannya kalu tidak dibayarkan juga korupsi. Makanya kita bekerjasama dengan pemerintah daerah kabupaten Maros, dan Bank Sulselbar dalam melaksanakan pemasangan alat ini," kata Adlinsyah. 

 

Alat ini katanya disediakan secara gratis oleh Bank Sulselbar dan dipasang di kasir palaku usaha. Alat ini akan otomatis mengkalkulasi pajak yang harus dibayarkan oleh pelaku usaha, dan bekerja secara online sehinga bisa dipantau oleh dispenda secara langsung. 

 

Baca juga : Ikanara Menyasar Kelompok Milenial Perangi Narkoba di Maros

 

Sementara itu Bupati Maros Hatta Rahman menyampaiakan dengan adanya alat ini  membantu Pemda dalam memonitor pembayaran pajak dari pengusha-pengusaha. Selama ini kata Hatta banyak pengusaha yang tidak membayarkan PPN secara transparan. 

 

"Sementara ini kita baru tahap sosialisasi baru 50-an alat yang dipasang, dan kita sementara pesan 100 alat tambahan lagi. Sejak dipasangi alat ini, pendapatan pajak dari restoran-restoran naik 70 persen,” imbuh Hatta. 

 

Kedepan direncanakan pemerintah Kabupaten Maros akan memasang alat ini di seluruh restoran, cafe, dan tempat hiburan di Kabupaten Maros.

 

"Secara bertahap kita akan pasang diseluruh restoran, rumah makan, cafe dan semacamnya. Bila ada pengusaha yang membandel kita akan beri surat teguran. Kalau masih menolak kita bisa tutup usahanya,” pungkas Hatta.

 

Fahrul

 

 

 

loading...