Skip to main content

Puluhan Ribu Warga Miskin Pangkep Belum Tercover PBI BPJS Kesehatan

Puluhan Ribu Warga Miskin Pangkep Belum Tercover PBI BPJS Kesehatan
Ilustrasi BPJS Kesehatan. (KABAR.NEWS/Irvan Abdullah)

KABAR.NEWS, Pangkep - Warga miskin di Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan, masih banyak yang belum terakomodir sebagai peserta BPJS Kesehatan kategori Peserta Bantuan Iuran (PBI) APBD.


Dinas Sosial Kabupaten Pangkep mencatat, dari jumlah 33.364 jiwa yang diusulkan untuk masuk dalam kategori PBI APBD, hanya 8.560 jiwa yang diakomodir. Artinya, masih ada 24.992 warga di daerah ini tidak diakomodir atau tidak mendapatkan bantuan subsidi pemerintah.


Baca juga: DPRD Parepare Desak BPJS Kesehatan Lunasi Utang di RSUD Andi Makkasau

Saat ini, total PBI BPJS Kesehatan yang ditanggung Pemkab Pangkep dari alokasi anggaran APBD 2019 sebanyak 98.028 jiwa. Terdapat kenaikan jumlah penerima dari tahun sebelumnya, yang hanya sebanyak 91.884 jiwa.


Warga miskin asal Kelurahan Minasatene, Kecamatan Minasatene, Pangkep bernama Hadija, mengungkapkan selama ini ia berobat tidak dengan status sebagai peserta BPJS Kesehatan kategori PBI.


"Tidak ada pak KIS kita, atau bantuan PBI untuk dari pemerintah. Dulunya kami berobat hanya pakai kartu keluarga, sekarang haru pakai kartu KIS itu. Kalau tidak ada kita tidak dilayani secara gratis. Entah kami tidak tahu kenapa tidak dapat, padahal kami terbilang warga miskin. Suami saya hanya pekerja serabutan panggilan, anak saya ada dua," ujar Hadija, saat dijumpai di RSUD Batara Siang Pangkep, tengah membawa anaknya berobat, Selasa (3/12/2019).


Ditemui terpisah, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Pangkep, Najemiah, menjelaskan pengusulan PBI BPJS Kesehatan itu dilakukan sesuai data yang diterima dari pihak kelurahan/desa.


"Tahun ini kita usulkan 30 ribuan lebih ke pihak BPJS Kesehatan sesuai data yang kami terima. Namun, hanya 8 ribuan lebih yang diakomodir. Sekarang jumlah total PBI kita yang ditanggung APBD sebanyak 98.028 jiwa. Di dinas sosial hanya menangani soal data, terkait anggaran itu di dinas kesehatan kami hanya mengusulkan," jelas Najemiah.


Kepala Dinas Kesehatan Pangkep bersama stafnya. (KABAR.NEWS/Saharuddin)
Kepala Dinas Kesehatan Pangkep bersama stafnya. (KABAR.NEWS/Saharuddin)

Ditanya terkait sistem verifikasi faktual dari data yang diterima dari kelurahan/desa, Najemiah mengatakan, verifikasi faktual itu tidak dilakukan oleh pihaknya. Namun, adanya tenaga TKSK mitra kementrian sosial yang melakukan verifikasi di lapangan.


Baca juga: Pemkot Makassar Segera Naikkan Tanggungan BPJS Kesehatan Honorer

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Pangkep, dr. Indriaty Latief mengatakan total anggaran untuk PBI APBD tahun 2019 ini sebesar Rp27 miliar.


"Anggaran ini terbatas sebetulnya. Untuk mengcover seluruh warga miskin Pangkep masuk dalam PBI APBD ini, kita usulkan kembali anggaran APBD 2020 sebesar Rp42 miliar. Namun ini masih dalam proses pembahasan. Solusi kedua, dari sejumlah data yang belum tercover kita akan usulkan masuk dalam PBI APBN," singkatnya.


Saharuddin/A

 

loading...