Skip to main content

Politik Dan Pragmatisme Sosial

fewfwq
Aswar Annas.(IST)

KABAR.NEWS - Menyangkut politik merupakan fenomena sosial yang selalu hadir ditengah masyarakat. Senantiasa aktif mewarnai segala aspek kehidupan hingga level genarasi. Politik telah menjadi prodak persekutuan dan perserikatan.

Individu degan individu, kelompok dengan kelompok, maupun antar kelompok. Untuk berupaya merebut kekuasaan, serta mangabadikan jabatan (petahana). Politik secara harfia Aristoteles filsuf yunani Politics (Politika) 'urusan Negara/Kota' diadopsi lebih tajam hingga saat ini diartukan erat dengan 'Kekuasaan'. Lantas, dimana korelasi politik dan pragmatisme sosial.?

Pragmatisme meletakkan kebenaran pada suatu hal yang bersifat nyata, atau fakta-fakta gerakan individu dalam menampilkan ikhtiar bersifat kongkret dan praktis.

Menurut William James 1878 pragmatisme (Pragmatikos) kecakapan individu dalam mengurusi Hukum,  Dagang, dan Perkara Negara. Karena politik sebagai jalan untuk melegalitaskan urusan Negara, maupun kehidupan masyarakat pada suatu daerah, maka praktek politik telah mengintegrasikan pragmatisme didalamnya, terkhusus dimomentum mencapai kekuasaan (jabatan).

Disamping pemaknaan politik bersifat umum. Namun saat ini politik selalu dipersonifikasikan sebagai pilkada, yang pada hakikatnya sebenarnya pilkada merupakan proses pengimplementasian gerakan politik secara formal disebuah wilayah. Seperti, pemilihan kepala daerah (pemilukada), sesuai dengan mekanisme demokrasi Indonesia telah dimuat pada pasal 1 ayat 2 UUD 1945 menyatakan bahwa rakyat memiliki kekuasaan (Kedaulatan) yang tertinggi, dan mekanisme rakyat menyerahkan kedaulatan melalui wakilnya adalah pemilu, hingga terkonverjensikan secara umum pada UU Nomor 23 Tahun 2004 mengatur penuh proses pilkada hingga dari pusat, regional, maupun lokal.

Politik kedaerahan, atau perebutan posisi kepala daerah. Saat ini menjadi perbincangan hangabt di seluruh lapisan publik. Bagaimana tidak, hampir semua daerah khususnya provinsi Sulawesi-Selatan akan menyelenggarakan pesta bergengsi lima tahunan tersebut. Beragam manuver kandidat yang termuat dalam media konvensional, online, maupun elektronik sangat update mempromosikan profil diri, prestasi (Track Record), dan wilayah pemilihan. Untuk lebih mudah dikenal menarik simpati konsituen (pemilih tetap).

Selain itu, perbutan kekuasaan tingkat daerah. Tidak hanya sekedar pertarungan antar kandida, budaya/geografis, adu strategi taktik, gengsi sosial, tetapi terlebih pada pertarungan elit partai politik dan garis keturunan keluarga. Maka tidak diherankan apabila, proses pilkada identik dengan tradisi melobby maupun gerakan membangub kesepakatan (Consensus). Meskipun pagelaran pilkada merupakan bahagian kebebasan rakyat berpolitik yang sifatnya terjun 'bebas' (berhak memilih berdasarkan indikator tertentu).

Hal tersebut bukan berarti bahwa kandidat, partai pengusung, dan tin pemenangan. Dapat membabi buta melakukan proses kampanye dengan cara sebebas mungkin. Karena pilkada merupakan sifatnya konstitusional yang telah dilaksanakan dan diikat oleh aturan main berdasarkan asas demokratis, sekaligus KPU dan Bawaslu menjadi instansi penuh dalam melaksanakan, mengawal, serta memantau event pilkada.

Namun tak sedikit pula kita jumpai kegiatan pilkada pada rana konseptualnya penuh dengan suhu konflik dan inkonsitusional. Entah karena persoalan kedinamisan (pola penghasutan, tarik ulur kepentingan parpol) dalam politik daerah tersebut. Ataukah disebabkan karena persoalan ekonomis (kampanye hitam). Strategu kemenangan seperti inilah yang senantiasa menjadi hama, untuk mewujudkan demokrasi sehat dipilkada Indonesia, terkhusus Sulawesi-Selatan.

Pragmatisme dalam Pilkada

Saat ini pilkada senantiasa dikaitkan sebagai jalan penjaringan ketokohan sebuah daerah, maka dari itu disetiap personaliti kandidat yang berkompetitor dianggap sebagai putra/putri terbaik diwilayah tersebut. Tetapi tidak selamnya yang mengikuti putaran pemilihan kepala daerah menjadi pemenang, tentu yang berhak adalah kandidat yang mendapatkan suara pemilihan terbanyak dari masyarakat.

Oleh karena itu kandidat harus berupaya membuat rakyat empati terhadap dirinya. Beragam cara yang dapat dilakukan, baik melibatkan masyarakat kedalam tim maupun menampilkan konsep pikran ideal terhadap masyarakat melalui visi misi. Peran serta kinerja partai pengusung dan tim pemenangan menjadi indikator penuh kandidat dalam memenangkan kekuasaan.

Kita ketahui yang menjadi permasalahan fundamental dalam pilkada saat ini terletak lada kontekstualisasi gerakan kandidat dalam meraup suara ditengah masyarakat, hal seperti inilah yang sebenarnya perlu perlu diperhatikan masyarakat dalam menentukan pilihan kepala daerahnya. Menurut hemat penulis masyarakat kiranya perlu memperhatikan gerakan terselubung tim pemenangan diantaranya.

Pertama menggunakan 'Uang' berpolitik yaitu kegiatan dimana uang menjadi alat tukar hak suara terhadap masyarakat. Kedua politik sembako ialah gerakan pendistribusian bantuan kebutuhan sandang, papan, dan pangan disetiap rumah-rumah masyrakat dengan catatan hak suara sepenuhnya diserahkan kepihak kandidat tertentu.

Ketiga politik investasi yaitu gerakan kandidat melakukan pembangunan fisik dalam wilayah pemilihan baik berupa perbaikan jalan, jembatan, dll. Yang dilakukan jauh hari sebelum pengumutan suara dilaksanakan. Keempat politik jabatan yaitu memberikan janji terhadap person pemilih akan diikutsertakannya dalam kegiatan pemerintahan apabila kandidat tersebut terpilih.

Dari beragam model politik pragmatisme diatas seyogianya masyarakat harus menghindari tawaran-tawaran kampanye hitam tersebut. Karena penerima dan pendistributor gerakan politik tersebut menjadi pelaku pemancungan demokrasi. Saatnya masyarakat menjadi pemilih ideologis yaitu memilih kandidat kepala daerah berdasarkan konsep (kecerdasan), kompetitive (kinerja) dan networking (jaringan/kepedulian) demi membangun demokrasi sehat, kehidupan kesejahteraan, dan beradab sesuai dengan nilai-nilai budaya, agama, maupun konstitusi Negara.

  • Oleh : Aswar Annas