Skip to main content

Pledoi Ditolak JPU, Terdakwa Sekda Sinjai Siapkan Duplik

sidang sekda sinjai
Sekda Sinjai, Tayyeb A Mappasere saat mengikuti agenda sidang pembacaan tuntutan terhadap diriny di Pengadilan Tipikor Makassar, Senin (21/8/2017).(KABAR.NEWS/Arul Ramadhan)

KABAR.NEWS, Makassar - Tim kuasa hukum, terdakwa Sekretaris Daerah (Sekda) Sinjai, Tayyeb A Mappasere siap menjawab seluruh replik dari Jaksa Penuntut Umum (JPU).

Upaya itu dilakukan kuasa hukum pasca ditolaknya pledoi dalam sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) beberapa pekan lalu.

Hal tersebut diungkapkan langsung salah satu kuasa hukum terdakwa, Ahmad Marzuki.

Kata Ahmad, dalam sidang lanjutan dengan agenda replik, Senin, 11 September 2017, kemarin, JPU tetap bersikeras jika terdakwa Tayyeb terbukti bersalah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi dengan membayarkan gaji 10 orang pegawai yang telah berstatus terpidana.

"Jelas kita akan ajukan dupliknya secara tertulis juga kita akan tanggapi mungkin tidak jauh dari itu, karena repliknya JPU kemarin memang tidak jauh juga dari tuntutannya," ujar Ahmad Marzuki, saat ditemui di Pengadilan Tipikor, Selasa (12/9/2017)

Menurut Ahmad berangkat dari fakta persidangan beberapa waktu lalu, sama sekali tidak ditemukan adanya kerugian negara dalam kasus yang melibatkan kliennya ini.

Bahkan katanya, saat pihak Inspektorat Kabupaten Sinjai dimintai keterangan dalam kapasitasnya sebagai saksi dalam persidangan juga mengaku sama sekali tak ditemukan unsur kerugian negara. 

Ahmad menungungkapkan akan ada sejumlah bahan dalam materi duplik nanti yang akan dijadikan dasar untuk kemudian bisa dipertimbangkan oleh majelis hakim. Untuk saat ini, lanjut Ahmad pihaknya tengah mempersiapkan duplik tersebut untuk dipaparkan dalam sidang lanjutan nanti.

"Kita akan ulas lebih jauh nanti dalam duplik, karena materi repliknya JPU tidak dibacakan semua kemarin hanya beberapa poin penting seperti JPU menganggap kalau sudah sesuai semua dengan prosedur yang berlaku jadi kita akan tanggapi nanti itu," ucapnya.

Sebelumnya, dalam tuntutannya, JPU Bonar Satrio mengatakan terdakwa Tayyeb A Mappasere terbukti bersalah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi dengan membayarkan gaji 10 orang pegawai yang terlah berstatus terpidana.

Gaji itu dibayarkan secara berangsur disetiap bulannya dari tahun 2009 hingga 2016. 

"Primernya pasal 2 ayat 1 itu tidak terbukti. Yang terbukti pasal 3 Junto pasal 18 undang-undang Tipikor, terdakwa dituntut 4 tahun denda Rp 100 juta dan subsidaer 6 bulan," kata Bonar.

Selain itu akibat perbuatan melawan hukumnya, terdakwa Tayyeb A Mappasere juga diwajibkan membayar uang pengganti kerugian negara senilai Rp 156.756.800. Apa bila tidak mampu membayar, maka terdakwa harus menggantinya dengan kurungan subsidaer 2 tahun penjara. 

Diketahui, Tayyeb A Mappasere menjadi terdakwa dalam kasus dugaan korupsi pembayaran gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) Sinjai. Ia didakwa membayarkan gaji kepada 10 pegawai yang sudah berstatus tepidana. 

Sekda diduga membayarkan gaji sejak tahun 2009 sampai 2016. Ke 10 PNS itu masing masing Idrus mantan kadis pendidikan, Amulawansyah dari SDM, muh Dahlan dari Sekwan. Kemudian Ahmad Suhaemi dari Disnaker, Budiaman dari dinas Perikanan, Muh Rustam AR Sekda, tamrin , Jufri, Saenal, marsuki. 
 

  • Arul Ramadhan