Skip to main content

Pimpinan KPK Jawab Pertanyaan DPR dengan Nada Tinggi, Emosi?

KPK
Suasana Rapat Dengar Pendapat (RDP) KPK dengan Komisi III DPR RI, Selasa (12/9/2017).

KABAR.NEWS, Jakarta –  Rapat Dengar Pendapat (RDP) lanjutan antara Komisi III DPR RI dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sempat diwarnai perdebatan.

Hal tersebut setelah Wakil Ketua Komisi III DPR Benny K Harman mempertanyakan soal standar Pengaduan Masyarakat (Dumas) yang diterapkan lembaga anti rasuah itu.

Wakil Ketua KPK Saut Situmorang lalu menjawab pertanyaan Komisi III tersebut dengan nada tinggi.

“Tadi kan sudah dijelaskan, mereka mengkaji cukup lama. Ketika mereka menerima itu, mereka mengklarifikasi, ketemu dengan pemilik surat, diajak. Kalau memang di sini didatengin, kalau Gubernur didatengin, kalau dirjen disebut kita datengin, begitu,” tegas Saut dengan nada yang tinggi saat menjawab.

Jawaban Saut tersebut lalu ditanggapi oleh Benny.

“Jadi begini, jangan emosi,” kata Benny.

Tanggapan Benny tersebut lalu ditimpali oleh Saut.

“Kalau orang Batak memang harus begitu ngomongnya,” ujar Saut.

Benny juga sempat kembali menanyakan soal standar pengaduan masyarakat ke Saut. Namun, Saut kembali menjawab jika pihaknya akan mengekspos terlebih dahulu sebelum penyelidikan.

"Saya tanya karena kami tak tahu. Jangan saling potong, tadi kan saya sudah kasih tahu pasal di dumas ada penyelidikan," kata Benny.

Sementara, Wakil Ketua KPK Laode M Syarif menyebutkan soal standar kerja pihaknya saat melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT). Laode mengaku jika tidak semua penangkapan yang dilakukan pihaknya menggunakan penyadapan.

“Kami yang cari yang lengkap alat bukti. Tidak semua OTT pakai penyadapan," ujar Syarif. 

Diketahui, RDP Pimpinan KPK dengan Komisi III DPR ini merupakan lanjutan dari rapat sebelumnya, Senin (11/9/2017) kemarin.

Saat rapat Perdana, Legislator Komisi III lebih banyak mempertanyakan soal pengelolaan barang sitaan KPK yang disebut tidak berada di rumah penyimpanan benda sitaan negara (rupbasan). Termasuk perbedaan waktu antara penyitaan barang dengan penyerahan pengelolaan pada rupbasan untuk beberapa kasus yang ditangani KPK juga menjadi sejumlah pertanyaan Komisi III.

Di mana sebelumnya, Anggota Komisi III DPR RI Junimart Girsang, menanyakan perbedaan data penyerahan kendaraan sitaan dari kasus hukum Tubagus Chaeri Wardana atau Wawan yang disita KPK dan waktu penyerahan ke rupbasan. Bahkan, barang-barang sitaan tersebut tidak berada di rupbasan.

Junimart memaparkan, barang-barang yang terdiri dari 33 kendaraan milik tersangka kasus tindak pidana pencucian uang (TPPU) itu disita pada 27 Januari 2014, namun baru dititipkan kepada Rupbasan Negara Kelas I Jakarta pada 25 Januari 2016 lalu.

“Dalam kurun waktu dua tahun ini, dimana keberadaan mobil? Masih ada tidak mobilnya? Kalau dilelang, kapan pelelangannya?” tanya politisi F-PDI Perjuangan itu kepada seluruh Komisioner KPK, di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (11/9/2017) kemarin.