Skip to main content

Pilih Maju di Pilkada Atau Pileg? Iqbal Djalil : Konsekuensi Politik

wegergergre
Ilustrasi.

 

KABAR.NEWS, Makassar - Bakal calon kepala daerah yang akan maju di Pilkada serentak 2018 mendatang harus benar-benar berhitung peluang dan berpikir dua kali. Pasalnya, jika sudah menyatakan maju di Pilkada serentak 2018 mendatang, maka dipastikan tidak akan bisa lagi bertarung di Pemilihan Legislatif (Pileg) 2019. 

Hal tersebut dikarenakan waktu antara gelaran Pilkada serentak 2018 dengan tahapan Pileg 2019 yang berdekatan. Berdasarkan PKPU, tahapan Pileg akan dimulai pada Mei 2018 nanti. Sementara pelaksanaan Pilkada serentak akan digelar Juni 2018, sehingga saat pendaftaran Daftar Caleg Sementara (DCS) nama kandidat kepala daerah tidak akan bisa dimasukkan. 

Anggota DPRD Makassar Fraksi PKS, Iqbal Djalil yang akan bertarung pada Pilwali Kota Makassar mendatang mengatakan, bahwa dirinya siap untuk tidak ikut pada Pileg 2019 ketika maju sebagai kontestan. Bahkan hal itu dikatakannya merupakan konsekuensi politik jika ingin maju sebagai calon walikota Makassar.

"Ya memang begitu konsekuensinya. Tidak apa-apa, konsekuensinya memang begitu. Itu namanya pertarungan yang fair. Betul-betul berusaha menjadi Walikota," kata Ije sapaan akrab Iqbal Djalil, Jumat (11/8/2017)

Ije menilai, kandidat yang maju di Pilwali Makassar hanya ingin menjadikan sebagai ajang untuk melakukan sosialisasi dirinya untuk maju di Pilwali. Dan sosialisasi di Pilwali tujuannya hanya sosialisasi di Pileg.

"Kalau saya secara pribadi saya siap. Kan sebagian orang maju di Pilwali sebagai ajang sosialisasi dan jembatan jadi caleg 2019. Ini nanti kandidat akan ketahuan siapa yang serius atau tidak maju nantinya," ujarnya.

Terpisah, Wakil Ketua DPRD Makassar, Adi Rasyid Ali mengaku belum mengetahui hal tersebut. Alasannya, dirinya belum membaca aturan yang telah diputuskan soal Pilkada serentak 2018 dan Pileg 2019

"Saya belum tahu, belum baca aturannya. Itu kan soal teknis, itu nanti akan diputuskan dipusatkan. Saya belum mau berpendapat karena belum ada," katanya

Diberitakan sebelumnya Ketua KPU Sulawesi Selatan (Sulsel), Iqbal Latief mengungkapkan bahwa anggota DPRD yang maju di Pilwali tidak memungkinkan untuk mengikuti tahapan Pileg 2019 mendatang. Lantaran tahapan Pilkada 2018 juga bertepatan dengan tahapan proses pencalonan anggota legislatif 2019. 

"Prosesnya itu hampir sama. Misalnya DCS, kalau tidak salah bulan Mei. Sementara kita pemilihan kepala daerah bulan Juni. Kalau ada sengketa paling lama bulan 9 (September) sudah penetapan yang terpilih. Bagaimana misalnya kalau dia juga sudah terdaftar di DCS dan terpilih sebagai kepala daerah?," ungkap Muh Iqbal Latief.

Sekadar diketahui ada beberapa anggota legislator Makassar yang menyatakan kesiapannya untuk maju di Pilwali Makassar diantaranya, Farouk M Betta (Ketua DPRD Makassar), Adi Rasyid Ali (Wakil Ketua DPRD Makassar), Iqbal Djalil (PKS), Hamzah Hamid (PAN), Mudzakir Ali Djami (PKS), Sri Rahmi (PKS), Andi Rachmatika Dewi (Wakil Ketua DPRD Sulsel). 

  • Ruslan