Skip to main content

Piala Dunia, Pilkada, dan Pemaksaan Aparat Pemerintah Jadi Tim Sukses

IST
Oleh: Luthfi Andi Mutty (LAM). (Anggota Komisi IV DPR RI, yang juga Politisi NasDem)

 

KABAR.NEWS - Siapapun yang ikut bertanding pasti mau menang. Itu wajar. Yang tidak wajar jika untuk meraih kemenangan, segala cara dihalalkan. Karena selain permainan jadi tidak menarik, juga berpotensi memicu kerusuhan. Bayangkan, jika pertandingan piala dunia diwarnai kecurangan. Misalnya, wasitnya tidak netral atau hakim garisnya memihak. Pertandingan pasti kacau dan tidak menarik untuk ditonton.

Lebih kacau lagi jika Rusia selaku tuan rumah menekan panitia penyelenggara, wasit, hakim garis, petugas hotel tempat timnas menginap, hingga ke petugas keamanan untuk melakukan segala cara agar timnas Rusia keluar sebagai pemenang.

Begitu pula dengan pilkada serentak yang berlangsung saat ini. Jika KPU dan jajaran selaku penyelenggara, Bawaslu selaku pengawas, dan aparat keamanan tidak netral. Lebih fatal lagi jika  pemerintah setempat terlibat untuk memenangkan salah satu kandidat.
 
Kurang dari 1 minggu saya berada di Tana Luwu. Saya memperoleh banyak informasi bahwa aparat pemerintah sangat tidak netral. Begitu banyak kepala desa yg menginfokan bahwa mereka dipaksa untuk mendukung salah satu kandidat disertai ancaman. 

Mereka juga menyampaikan bahwa para pimpinan OPD diberi tugas menjadi kordinator pemenangan di wilayah-wilayah tertentu, lengkap dengan nama pejabat dan wilayah tanggung jawabnya.
Para kepala desa menyampaikan informasi itu tidak dengan cara berbisik-bisik, melainkan dengan suara kencang dan didengar oleh banyak orang. 

Maka saya sungguh heran. Karena panwas sepertinya, "bertelinga tapi tak mendengar, dan bermata tapi tak melihat," mengutip lirik lagu grup musik Bimbo.

Mendengar dan menyaksikan itu semua, saya bisa menyimpulkan bahwa setelah 20 tahun reformasi yang membawa Indonesia keluar dari sistem otoritarian, ternyata demokrasi gagal terkonsolidasi. Demokrasi telah dibajak oleh kapitalis dan politisi pragmatis yang berkolaborasi dengan birokrat opportunis yang meniti karier bukan mengandalkan profesionalisme, melainkan karena melacurkan diri. 

Akibatnya, demokrasi menjadi sekadar sebagai sarana untuk memuaskan syahwat kekuasaan. Politisi yang berpolitik tanpa idealisme seperti inilah yang banyak menguasai jagad politik kita. Politisi semacam ini jangan harap bisa naik kelas jadi negarawan. Bagi mereka, prinsipnya adalah dalam politik semua halal demi kemenangan.