Skip to main content

Penggajian P3K, Danny Pomanto: Kita Ajukan di APBD Perubahan

Pemkot makassar
Wali Kota Makassar, Moh Ramdhan Pomanto.

 

KABAR.NEWS, Makassar - Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar pasrah tetap melakukan penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K), meski pengganjiannya harus ditanggung Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

 

Wali Kota Makassar, Moh Ramdhan Pomanto  mengatakan Pemkot Makassar mendapatkan jatah 442 orang untuk merekrut P3K bidang pendidikan dan kesehatan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB).


"P3K kita dapat jatah 442, kita ikuti. Namun, kita belum punya uang," ujarnya kepada wartawan yang menemuinya.


Meski demikian, ia akan mempertimbangkan untuk penggajian P3K akan diajukan do APBD perubahan tahun 2019.


"Menambah pembiayaankan itu di (APBD) perubahan, di September. Maka kalau kita coba hitung, kalau April atau Juni sudah ada pengumuman, pengangkatan biasanya Oktober. Jadi pas diangkat, pas juga sudah dianggarkan. Jadi bukan uang dulu," jelasnya.


Danny berpendapat bahwa tidak ada mekanisme memasukkan anggaran untuk penggajian P3K.


"Saya tidak menolak, yang saya tolak itu mekanisme memasukkan anggaran. Karena tidak ada mekanisme seperti itu. Tapi kan kita tetap dapat jatah, kita tetap ikuti," pungkasnya

  • Ratih Sardianti Rosi

 

loading...