Skip to main content

Pemprov Sulsel Akan Tindaklanjuti SKB Pemecatan ASN Koruptor

BI Sulsel
Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah bersama Kepala BI Sulsel Bambang Kusmiarso dan Wakil Wali Kota Makassar saat membuka Pekan Ekonomi Syariah di Mal Ratu Indah (MaRI) Makassar, Jumat (14/9/2018).(KABAR.NEWS)


KABAR.NEWS, Makassar - Terbitnya Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga menteri yakni Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Syafruddin tentang pemecatan Aparatur Sipil Negara (ASN) aktif yang mantan koruptor. 


Setidaknya tercatat ada 2.367 ASN aktif yang terbukti melakukan korupsi. Dari jumlah tersebut 30 diantaranya ada di Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel). 


Baca Juga: 


Gubernur Sulsel, Nurdin Abdullah mengaku akan segera menindaklanjuti SKB Mendagri dan Menpan-RB terkait adanya ASN aktif yang berstatus koruptor. 


"Jelas akan kita tindaklanjuti itu (SKB Menteri)," ujarnya kepada KABAR.NEWS saat ditemui usai pembukaan Pekan Ekonomi Syariah di Mal Ratu Indah (MaRI) Makassar, Jumat (14/9/2018). 


Dari data yang didapatkan KABAR.NEWS, dari 30 orang ada 1 orang yang merupakan ASN di lingkup Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulsel. Meski demikian, Nurdin mengaku tidak akan langsung memecat ASN tersebut, tetapi menyarankan untuk pensiun dini. 


"Nanti kita tawarkan untuk pensiun dini terlebih dahulu. Kalau tidak mau, ya kita pecat," tegasnya.


Sementara untuk 29 nama lainnya yang tersebar di Kabupaten/Kota, mantan Bupati Bantaeng dua periode ini juga meminta kepada daerah untuk menindaklanjuti SKB tersebut.


"Kita akan minta untuk tindaklanjuti SKB itu," pungkasnya.