Skip to main content

Pemprov Sulsel Akan Gunakan Anggaran Belanja tak Terduga untuk Penggajian P3K

BPKD Sulsel
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Sulsel Arwien Azis. 


KABAR.NEWS, Makassar - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi selatan (Sulsel) harus memutar otak untuk mencarikan anggaran gaji untuk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K). Pasalnya, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) membebankan penggajian P3K di Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).


Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Sulsel Andi Arwien Azis mengatakan jika tenaga P3K tersebut menjadi sesuatu yang urgent dan harus segera dipenuhi. Untuk itu, Pemprov Sulsel bisa saja terpaksa menggunakan anggaran belanja tak terduga.


Baca Juga:


"Bisa saja memang kalau betul-betul tidak dialokasikan. Kan bisa memanfaatkan dengan belanja tidak terduga. Bisa dilakukan pergeseran belanja tidak terduga kalau memang betul-betul ini harus kita penuhi untuk rekrutmen P3K ini," ucapnya kepada KABAR.NEWS saat ditemui di Hotel Claro Makassar, Senin (11/2/2019).


Lebih lanjut, Arwien menjelaskan semua kebijakan tersebut tergantung seperti apa Badan Kepegawaian Daerah (BKD) lakukan estimasi penghitungan. Kalau memang tidak masuk dalam rencana program, perlu ada pembicaraan serius mengatur formulasi tepat bersama Bappeda dan TPAD.


"Cuma itu jalan harus ditempuh adalah tidak ada APBN, karena kita tidak bisa lagi merubah, menambahkan tidak bisa. APBD sudah terkunci di situ jumlahnya tidak bisa berubah lagi,"pungkasnya.


Sekedar diketahui, sejumlah daerah merasa keberatan jika gaji P3K dibebankan di APBD. Pasalnya, kondisi tersebut membuat keuangan daerah akan terbebani. Apalagi APBD 2019 telah ditetapkan di masing-masing daerah dan tidak ada anggaran untuk penggajian P3K. 

  • Andi Khaerul

 

loading...