Skip to main content

Pemanggilan Tersangka Bupati Takalar, Kejati Tunggu Surat dari Mendagri

bupati takalar
Bupati Takalar, Burhanuddin Baharuddin saat memberikan keterangan sebagai saksi dalam sidang kasus dugaan korupsi penjualan lahan transmigrasi negara di Laikang, Kabupaten Takalar. (KABAR,NEWS/Arul Ramadhan)

KABAR.NEWS, Makassar - Pasca ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Tinggi Sulselbar, Bupati aktif Takalar Burhanuddin Baharuddin belum juga dipanggil untuk menjalani pemeriksaan perdana terkait kasus dugaan korupsi penjualan lahan transmigrasi negara di Laikang, Kecamatan Mangarabombang, Takalar.

Kejati berdalih jika pemanggilan terhadap pimpinan daerah Takalar itu dilakukan setelah tim penyidik telah merampungkan segala sesuatunya. Kepala Kejati Jan S Maringka dalam beberapa kesempatan sebelumnya mengatakan, jika pemeriksaan tersangka pimpinan daerah tersebut akan dilakukan apa bila surat perintah dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri) telah diterima.  

"Kita akan panggil untuk diperiksa, kemudian nanti kita akan tentukan sikap lebih lanjut. Itu segera dilakukan karena kita kan sementara tunggu surat dari Mendagri, begitu sampai kita langsung panggil untuk pemeriksaan," ujar Jan S Maringka, Kamis (14/9/2017). 

Jan menegaskan, apabila surat dari Mendagri terkait pemeriksaan pimpinan daerah tersebut telah diterima maka, pihaknya akan langsung melakukan pemeriksaan untuk kali pertamanya dalam kapasitas Burhanuddin sebagai tersangka. 

"Kalau sudah jadi tersangka itu kan pasti sudah jalan perkaranya. Jangan dipikirkan lagi itu, tunggu saja di pengadilan, kecuali tidak diperiksa. Itu kita pastikan secepatnya," tegasnya.

Sebelumnya, Jan mengungkapkan jika pemeriksaan Burhanuddin akan dilakukan dan telah disetujui oleh Mendagri. Hanya saja, sejauh ini surat tersebut belum juga dikeluarkan. 

Sementara, Asisten Intelijen (Asintel) Kejati, Marang mengungkapkan, pihaknya dalam hal ini tim penyidik, masih terus melakukan pendalaman serta mengumpulkan data-data terhadap seluruh saksi sebelum akhirnya memanggil Burhanuddin untuk menjalani pemeriksaan. 

"Masih pemeriksaan saksi untuk peran tersangka Bupati. Enam orang saksi untuk menyimpulkan data-data dan peran daripada tersangka. Untuk keterlambatan proses hukum, ini hanya persoalan teknis sehingga proses penyidikan baru sebatas saksi," ucap Marang. 

Marang menegaskan, dalam kasus ini, tidak ada sama sekali tendensi politik sehingga proses pemeriksaan tersangka Burhanuddin belum juga dilakukan.

Tim penyidik, kata dia, pasti akan bekerja sesuai dengan tugas yang telah dilakukan selama ini, khususnya dalam hal penanganan kasus ini. 

"Tidak ada tendensi politik, sebagaimana dalam aturan, barang siapa saja yang terbukti korupsi harus diberantas, tak pandang bulu. Jika terbukti pasti ditersangkakan," tutupnya.

Burhanuddin Baharuddin, baru-baru ini juga telah dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Makassar, untuk memberikan keterangan dalam kesaksiannya terhadap tiga terdakwa yang telah lebih dulu menjalani proses hukum dalam kasus ini.

Ketiga terdakwa itu yakni, Kepala Desa Laikang Sila Laida, Sekertaris Desa Risno Siswanto dan juga Camat Mangarabombang M Noor Uthary. Dalam sidang dengan agenda mendengarkan keterangan Burhanuddin sebagai saksi.

Dimana, terungkap hal-hal yang mengejutkan terkait perannya, bahkan peran sejumlah pihak seperti PT Karya Insan Cirebon (KIC) yang dua kali mengajukan surat permohonan agar lokasi Laikang dan Punaga bisa digunakan untuk pentingan perusahaan dan juga izin prinsip yang ikut ia tandatangani.

  • Arul Ramadhan