Skip to main content

Pejabat Pangkep Terancam Pidana Gegara Alihkan Sembako Corona ke Lutra

Pejabat Pangkep Terancam Pidana Gegara Alihkan Sembako Corona ke Lutra
Ilustrasi paket bantuan sembako. (KABAR.NEWS/Irvan Abdullah)

KABAR.NEWS, Pangkep - Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan merasa tak dihargai oleh Tim Gugus Tugas Percepatan dan Penanganan Covid-19 Pangkep.


Pasalnya, sebagai tim pendamping penggunaan anggaran, korps Adhiyaksa merasa tak pernah terlibat dalam konsultasi penggunaan bantuan. Seperti dalam hal pengalihan bantuan Covid-19 untuk korban banjir bandang di Kabupaten Luwu Utara (Lutra)


Baca juga: Kejari Pangkep Ingatkan Kades-Lurah Soal Penggunaan Anggaran

Ihwal ini, BPBD Pangkep mengambil paket sembako Covid-19 sebanyak 1,7 ton dari gudang logistik dan menyalurkannya ke korban banjir bandang di Lutra


Kepala Seksi Intelijen Kejari Pangkep Andri Zulfikar mengatakan, selama ini pihaknya seakan tak dianggap. Padahal dalam Tim Gugus Tugas Covid-19 tersebut jelas fungsi kejaksaan sebagai bagian pendamping.

 

"Dari awal kami tidak pernah dilibatkan. Nanti ada masalah seperti ini baru meminta bantuan. Padahal apa yang dilakukan oleh tim BPBD yang mengalihkan bantuan Covid-19 tersebut adalah pelanggaran keras," kata Andri Zulfikar di kantor Kejari Pangkep, Rabu (29/8/2020).


Dia pun mengungkapkan, pelanggaran hukum yang dilakukan oleh BPBD sangat nyata. Sebab, jelas dalam aturan, bantuan Covid-19 tak bisa dialihkan apapun alasannya.


"Tak ada benarnya apapun alasan dari pengalihan bantuan ini. Kami sudah klarifikasi dengan pihak terkait. Ada empat orang yang telah kami periksa, yakni Kepala Dinas Ketahanan Pangan, PPK Ketahanan Pangan, Kepala Bidang BPBD dan PPK-nya," tegas Andri.


Dia menjelaskan, dari hasil klarifikasi tersebut, pihak BPBD mengakui kesalahannya karena mengalihkan sembako Covid-19 menjadi bantuan untuk korban banjir di Lutra .

 

"Kita sudah meminta ke pihak terkait untuk mengganti barang yang telah didistribusikan ke Lutra tersebut. Saya tunggu sampai hari Minggu. Kalau tidak ada, maka kita akan keluarkan surat penyelidikan untuk dinaikkan ke ranah pidana," tegas dia.


Baca juga: Aliansi Masyarakat Toraja Tuntut PLTA Malea Ditutup

Andri menambahkan, pada penggantian bantuan tersebut, Pemerintah Kabupaten Pangkep tidak bisa mengeluarkan anggaran darurat. Sebab aturan anggaran keluar daerah tak ada.


"Saya tidak mau tahu sumber uang ganti barangnya bersumber dari mana. Paket Covid-19 ini harus diganti," tegas dia.


Sebelumnya, pihak Polres Pangkep sudah memanggil pihak BPBD untuk melakukan klarifikasi pengalihan bantuan tersebut. Pihak BPBD Pangkep yang diperiksa membenarkan bahwa bantuan yang disalurkan ke Lutra tersebut merupakan bantuan Covid-19. Bantuan ini pun rencananya akan digantikan oleh BPBD Pangkep.


Penulis: Saharuddin/A

 

Flower

 

loading...