Skip to main content

Ombudsman: Polisi - Jaksa Tak Serius Tuntaskan Kasus OTT Pungli

OTT Pungli Sulsel
Ketua Ombudsman Republik Indonesia Wilayah Sulawesi Selatan, Subhan Djoer. (KABAR.NEWS/Lodi Aprianto)

KABAR.NEWS, Makassar - Tumpang tindihnya sikap penegak hukum untuk segera menuntaskan persoalan kasus pengutan liar (Pungli) di Makassar kembali menjadi sorotan. Kepolian dan Kejaksaan yang menangani kasus ini bahkan dianggap tidak terlalu serius dalam upaya penuntasan. 

Menanggapi hal itu, Ketua Ombudsman Republik Indonesia (ORI) wilayah Sulawesi Selatan, Subhan Djoer mengatakan dalam penanganan kasus pungli harusnya tidak membutuhkan waktu banyak untuk menjerat para tersangka karena terbukti melakukan kejahatan atau melawan hukum.

"Polisi dan Jaksa seharusnya harus secepatnya limpahkan ke pengadilan karena sifatnya OTT, tidak bisa menunggu lama karena semua alat bukti sudah cukup yaitu dua alat bukti, jadi hal-hal seperti ini harus cepat di tindak lanjuti jangan pernah dibiarkan mengendap,"ujar Subhan kepada KABAR.NEWS, saat ditemui diruanganya. Rabu (13/9/2017).

Lebih lanjut Subhan, pungli yang sifatnya sistemik atau merugikan banyak orang tidak boleh di endapkan dan harus segera dilimpahkan karena kalau mau berbicara bukti semuanya sudah cukup. Tapi kalau tidak sistemik atau kebetulan saja dan tidak banyak dilakukan pungli seperti cuma puluhan ribuan itu tak mesti harus dibawa ke persidangan karena lebih banyak memakan anggaran dibandingkan punglinya.

Tapi hal itu kata Subhan, bukan melakukan pembiaran atau tidak melakukan penindakan akan tetapi sanksi harus tetap diberikan yaitu sanksi administrasi seperti pencopotan atau penundaan naik pangkat.

" Penindakan harus tetap dilakukan,jangn sampai pada saat OTT jumlah ditemukan kebetulan sedikit tapi sebelumnya sudah melakukan pungutan banyak dan ia sudah hidup dalam pungutan liar ini,"tambahnya

Ia pun membeberkan bahwa, Tim Cyber Polda Sulsel telah beberapa kali mengungkap kasus pungli dikalangan anggota Polri sendiri. Namun kasus pungli tersebut tiba- tiba saja kasusnya hilang atau diputihkan. Mengenai hal itu, maka harus dipertanyakan pengawasan internal Polisi sendiri.

"Jadi untuk anggota yang melakukan kejahatan pungli harusnya harus jauh lebih berat dalam hukumannya, tapi itukan masalah internalnya jadi kalau dinternalnya bisa saja ia putihkan,"bebernya

Sementara itu, berdasarkan penulusuran KABAR.NEWS dimana Tim Cyber Pungli Polda Sulsel, telah melakukan pengungkapan hingga puluhan kasus pungutan liar yang sifatnya operasi tangkap tangan (OTT). Tapi dalam penangan kasus tersebut masih sangat memprihatinkan pasalnya puluhan kasus itu hanya baru beberap yanh dilimpahkan ke Kejaksaan atau kepengadilan.

Namun perlu diketahui, Penanganan kasus pungli merupakan perintah langsung oleh Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo. Dimana ia memerintahkan segenap elemen melakukan pemberantasan pungutan liar yang kerap terjadi masyarakat.

Sehingga hal itu, beberapa waktu lalu saat pertemuan Tim Cyber Pungli se Indonesia di Jakarta, Tim Cyber Polda Sulsel mendapatkan penghargaan atas kinerjanya dalam mengungkap kasus pungutan liar. Polda Sulsel adalah Polda yang paling banyak mengungkap kasus pungli.

  • Lodi Aprianto