Skip to main content

MA Kabulkan Permohonan Wa Ode Nurhayati, Mantan Koruptor Boleh Nyaleg

a
Gedung Mahkamah Agung. (INT)

KABAR.NEWS, Jakarta - Mahkamah Agung (MA) mengabulkan permohonan agar Mantan Narapidana Korupsi, Bandar Narkoba dan Kejahatan Seksual terhadap anak dapat ikut pada Pemilu 2019.

MA mengabulkan permohonan tersebut dengan membatalkan Pasal 4 ayat (3) dan Pasal 7 huruf g Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 20 Tahun 2018 tentang larangan pencalonan Anggota DPR dan DPRD Kabupaten/kota.

Selain itu, Pasal 60 huruf j Peraturan KPU No. 26 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPD terkait larangan mantan narapidana kasus korupsi, bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak, menjadi bakal calon anggota legislatif (bacaleg) dalam Pemilu 2019.

Permohonan pembatalan pasal itu diajukan slah satunya aoleh Wa Ode Nurhayati, terpidana kasus korupsi Dana Penyesuaian Infrastruktur Daerah (DPID) yang pernah divonis hukuman 6 tahun penjara oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta pada tahun 2012.

“Peraturan KPU tentang larangan mantan narapidana (korupsi) menjadi caleg telah diputus MA pada kamis, kemarin. Permohonan para permohon dikabulkan dan Peraturan KPU tersebut telah dibatalkan MA,” kata Juru Bicara MA, Suhadi dilansir dari hukum online.

Baca juga

Keputusan MA membatalkan sejumlah pasal pelarangan bagi caleg bekas napi koruptor telah diputuskan Kamis (13/9/2018) kemarin. Majelis hakim yang memeriksa permohonan ini terdiri dari tiga hakim agung yakni Irfan Fachrudin, Yodi Martono, Supandi dengan nomor perkara 45 P/HUM/2018.