Skip to main content

Legislator NasDem: Harga BBM Harus Naik

harga premium
Anggota Komisi VII DPR Fraksi Partai Nasdem Kurtubi. (INT)

KABAR.NEWS, Jakarta - Anggota Komisi VII DPR Fraksi Partai Nasdem Kurtubi menilai harga BBM yang diatur pemerintah, baik itu Premium atau Solar memang sudah seharusnya disesuaikan. Pasalnya, sebagian besar BBM didatangkan secara impor, sehingga harga keekonomiannya sangat dipengaruhi nilai tukar rupiah dan pergerakan harga minyak dunia.

Saat ini, konsumsi BBM per hari mencapai 1,6 juta barel, sementara kemampuan produksi dalam negeri hanya 843 ribu barel per hari.

Sementara itu, berdasarkan informasi yang dihimpun CNNIndonesia.com, pemerintah terakhir kali menaikkan harga BBM bersubsidi dan penugasan pada 1 April 2016. Sejak tanggal itu hingga saat ini, harga minyak mentah Indonesia (Indonesian Crude Price/ICP) dan kurs dolar masing-masing sudah menanjak 101,29 persen dan 15,09 persen.

"Pada saatnya harga BBM bersubsidi harus dinaikkan. Alasan menaikkan (BBM) ini sah dan valid di saat produksi minyak mentah dan kilang BBM kita rendah. Sebagian besar harus impor. Rakyat harus dikasih tahu BBM yang dipakai ini impor," jelas Kurtubi, Rabu (10/10/2018).

Menteri ESDM Ignasius Jonan sebelumnya mengumumkan kenaikan harga Premium jadi Rp7 ribu, tetapi selang beberapa menit pemerintah memutuskan menunda. Penundaan terkait kesiapan PT Pertamina (Persero) sesuai arahan Presiden Joko Widodo.

Rencana awalnya, harga jual BBM jenis penugasan di wilayah Jawa-Madura-Bali naik dari Rp6.550 menjadi Rp7 ribu per liter. Sementara, untuk harga jual Premium di luar Jamali naik dari Rp6.400 menjadi Rp6.900 per liter.

Meski mendukung, Kurtubi menekankan kenaikan harga BBM bersubsidi dan penugasan memiliki konsekuensi, yakni kenaikan harga atau inflasi. Menurutnya, inflasi tentu akan menekan daya beli masyarakat.

"Tapi setidaknya harga Solar ini juga tidak naik, karena Solar ini kan dipakai untuk pengangkutan," imbuh dia.

Ia juga pemerintah perlu menjaga daya beli masyarakat dengan menyalurkan bantuan sosial secara tepat sasaran. "Pemerintah sudah mengeluarkan dana triliunan untuk mengentaskan rakyat miskin. Tapi kan ini malah menaikkan harga Premium," papar dia.

Sementara itu, Anggota Komisi VII DPR Fraksi Partai Gerindra Gus Irawan Pasaribu berpendapat pemerintah tetap harus menjaga daya beli masyarakat dengan tidak menaikkan harga BBM subsidi atau penugasan.

Tapi di sisi lain, ia memahami beban keuangan yang dialami PT Pertamina (Persero) dalam menyalurkan BBM jenis Premium.

BBM jenis Premium memang tidak disubsidi, namun harganya ditetapkan oleh pemerintah. Dengan harga minyak yang kian meningkat dan kurs rupiah yang melemah, pemerintah menahan harga Premium sebesar Rp6.550 per liter di Jawa Madura dan Bali (Jamali) dan Rp6.450 di luar Jamali untuk waktu yang sangat lama.

"Dengan menyalurkan Premium ini kemarin Pertamina bilang memang rugi Rp42 triliun per tahun. Karena setiap penjualan Premium, Pertamina bilang rugi Rp2.500 per liter hingga Rp3 ribu per liter dengan berjualan BBM jenis Premium," imbuh dia.

Namun, menimbang dari dua opsi tersebut, ia bilang langkah yang terbaik bagi pemerintah adalah menjaga daya beli masyarakat. Pemerintah seharusnya menambah subsidi bagi Pertamina ketimbang menaikkan harga BBM jenis Premium. Sebab, BBM Premium ditugaskan oleh pemerintah, seharusnya pemerintah yang bersedia menanggung rugi berjualan Premium Pertamina.

"Ini kan soal prioritas. Kami prioritaskan rakyat atau yang lain? Kan yang penting ini kan rakyat," papar dia.