Skip to main content

Kredit Ultramikro, Bank Emok, dan Pemerataan Ekonomi

IST
Oleh HM Amir Uskara (Anggota Komisi XI DPR RI)

 

KABAR.NEWS - Inilah hadiah Kemerdekaan ke-72 yang indah  untuk rakyat kecil. Sejak pekan ini: Wong cilik yang dagang cincau, rujak, pecel, dan lain-lain bisa mendapat akses ke lembaga keuangan. Pemerintah baru saja meluncurkan kredit ultramikro, dengan plafon pinjaman Rp 1-10 juta rupiah tanpa agunan. 

Kalimat  “tanpa agunan” inilah yang harus dicatat karena selama ini, pedagang ultrakecil seperti penjual cincau, rujak, pecel, jamu gendong, pembuat kue poci, dan lain-lain sulit mendapat kredit dari perbankan. 

Bank menolak ajuan kredit pedagang ultra kecil karena tak punya agunan. Dengan adanya kredit ultramikro ini, modal bisnis wong cilik tidak lagi bersumber dari rentenir, atau kata orang Sunda, bank emok. 

Kita tahu, bank emok sampai hari ini sulit dihapus di kalangan wong cilik karena rentenir punya kiat khusus untuk menjerat wong cilik yang butuh uang atau modal mendadak tanpa ribet. 

Bank emok beroperasi sangat luas dan luwes. Dari pintu ke pintu, tanpa agunan, dan tak ribet birokrasi. Wong cilik pun tertarik mengambil modal dari bank emok dengan bunga tinggi 5-10% perbulan. Bahkan lebih. 

Dampaknya, alih-alih berkembang usaha warung kecilnya, yang terjadi justru mengalami kebangkrutan. Omzet pun habis untuk membayar bunga berbunga kaum rentenir. 

Dari sisi inilah, kenapa peluncuran kredit ultra mikro ini perlu mendapat sambutan hangat.
 
Menkeu Sri Mulyani Indrawati saat peluncuran kredit ultra mikro di Desa Pasir Angin, Megamendung, Bogor, Senin (14/8/2017) lalu berpesan kepada ibu-ibu pengusaha ultrakecil: jangan tergiur lagi dengan bank emok. Bank emok memang cepat mencairkan pinjaman ibu-ibu, tapi nanti akan susah pengembaliannya. Bunganya sangat besar, tak layak untuk usaha. 

Untuk penyaluran kredit ultramikro itu, pemerintah menggandeng PT Pegadaian, PT Permodalan Nasional Madani, dan PT Bahana Artha Ventura. Menurut Sri Mulyani, ketiga perusahaan ini  menyalurkan kredit ultramikro melalui koperasi dengan bunga 2-4% setahun.  Selanjutnya, koperasi menyalurkan pinjaman itu kepada pengusaha ultrakecil.  Harapannya, ketika kredit tersebut sampai kepada pengusaha ultra-mikro atau pedagang kecil, bunganya pun rendah – di bawah dua digit, atau sekitar 7-9 persen pertahun --sehingga bisa menguntungkan dan sekaligus membebaskan mereka dari jerat rentenir. 

Pengusaha kredit ultramikro ini memang belum tercakup dalam program KUR (Kredit Usaha Rakyat) yang ada selama ini. KUR untuk UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah)  ini, meski bunganya kecil, tapi tetap masih memakai agunan – sesuatu yang tak akan bisa dilakukan pengusaha ultramikro yang nihil  aset. Karena itu, perlu “jembatan” kredit ultramikro tadi. 

Pengusaha ultramikro inilah yang menjadi sasaran pemerataan ekonomi oleh pemerintahan Jokowi.   

Dalam pidato kenegaraan di Gedung DPR, Jakarta 16 Agustus 2017 lalu, Presiden menyatakan bahwa di tahun ke-3 pemerintahannya, ia akan fokus pada usaha pemerataan ekonomi hingga menjangkau lapisan  40% rakyat terbawah. 

Lapisan ini, jumlahnya amat banyak, mencapai hampir seratus juta jiwa. Mereka tidak hanya  tinggal di kampung-kampung terpencil di pojok-pojok dusun, dekat hutan, bahkan banyak pula yang tinggal di kota-kota besar di kawasan marjinal dan kumuh. Mereka inilah yang menjadi sasaran kredit ultrakecil yang diluncurkan pemerintah tersebut.

Program kredit ultramikro ini sangat bagus untuk mengentaskan kemiskinan secara menyeluruh. Hanya saja, mengapa penyaluran kredit ultrakecil itu kudu menempuh jalur tiga tahap? (Pertama dari Pemerintah (Kemenkeu) kepada PT Pegadaian, PT Permodalan Nasional Madani, dan PT Bahana Artha Ventura. Kedua, dari Tiga PT itu, kepada koperasi. Dan ketiga, dari koperasi kepada pengusaha ultra-mikro sebagai end user). Apakah jalur tiga tahap ini tidak terlalu panjang? Bukankah bisa langsung dari pegadaian ke end user? Bahkan dari pemerintah ke pengusaha ultrakecil? 

Saat ini, pegadaian telah melakukan reformasi administrasi dan melakukan terobosan pendekatan kepada nasabah yang sangat bagus. Pegadaian telah melakukan kolaborasi dengan berbagai lembaga keuangan, bahkan dengan masyarakat melalui skema kerjasama tertentu. 

Dampaknya, kini kinerja pegadaian sangat fleksibel dan programnya bervariasi.
Pegadaian  kini  berdiri di desa-desa dan kampung-kampung sehingga amat dekat dengan rakyat kecil. Jika saja pegadaian langsung memberikan kredit ke end user, niscaya bunga kreditnya akan lebih kecil lagi, bisa 5 sampai 7 persen saja per tahun.  

Tentu saja,  harus ada terobosan kebijakan di PT Pegadaian sehingga ada skema penyaluran “kredit tanpa agunan” ke masyarakat kecil. Dibandingkan dua lembaga lainnya -- PT Permodalan Nasional Madani dan PT Bahana ArthaVentura – PT Pegadaian jauh lebih dikenal rakyat. Nama PT Pegadaian sudah sangat akrab di telinga rakyat kecil. 

Dan itu bisa dimanfaatkan untuk sarana penyaluran kredit ultra-kecil tadi. Dengan 4500 kantor cabang di Indonesia, jelas PT Pegadaian punya jaringan dan penetrasi pelayanan yang amat luas.
Di samping PT Pegadaian, PT Pos pun bisa “direkayasa” untuk penyaluran kredit tersebut.

PT Pos, misalnya, pasca hancurnya delivery sevices surat-surat dan dokumen-dokumen  konvensional setelah munculnya era internet – telah banyak melakukan terobosan dalam melayani masyarakat di seluruh pelosok Indonesia. PT Pos, misalnya,  telah melakukan kerjasama dengan sejumlah perbankan dan lembaga keuangan lainnya untuk penyaluran dan pembayaran kredit. 

Alangkah baiknya dalam menyalurkan kredit ultramikro ini, PT Pos pun dilibatkan. Ini karena PT Pos sangat akrab di telinga rakyat.


Peluncuran kredit ultrakecil ini  nantinya bisa mendukung  program pemerintah dalam pemerataan ekonomi yang berkeadilan. Program kredit ultramikro  ini akan sangat bagus bila disinergikan dengan program pemberian sertifikat tanah kepada rakyat miskin. 

Dalam pidatonya di  DPR (16/8/2017) lalu, Presiden Jokowi menyatakan telah memberikan 250 ribu sertifikat tanah gratis kepada rakyat miskin agar tanah negara yang idle bisa dimanfaatkan para petani.  


Program kredit ultramikro di atas seandainya disinergikan dengan usaha pemanfaatan tanah yang sertifikatnya sudah diberikan kepada petani miskin tadi – lalu tanah itu digarap untuk usaha ultrakecil di bidang pertanian (seperti agroindustri) – niscaya hasilnya akan sangat baik. Masyarakat kecil yang lama terjerembab dalam kemiskinan kronis, niscaya akan  terangkat. Terbebas dari kemiskinan. Mudah-mudahan.

  • (*)