Skip to main content

KPK: 82 Persen Calon Kepala Daerah Dibiayai Sponsor

KPK: 82 Persen Calon Kepala Daerah Dibiayai Sponsor
Ilustrasi Komisi Pemberantasan Korupsi. (IST/KPK)

KABAR.NEWS, Jakarta - 82,3 persen calon kepala daerah dibiayai oleh pemodal atau sponsor, menurut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Data tersebut merujuk hasil kajian lembaga anti rasuah pada Pilkada tahun 2018 dan 2017.

 

"Rata-rata 82,3 persen calon kepala daerah menyatakan adanya donatur dalam pilkada. Di 2017 itu 82,6 persen disokong sponsor, lalu 2018 70.3 persen disokong sponsor juga," kata Ketua KPK Firli Bahuri dalam suatu acara yang disiarkan Youtube KASN RI, Rabu (7/10/2020) dikutip dari CNN Indonesia.

 

Mahalnya ongkos pilkada, disebut Firli, menjadi latar belakang mengapa calon kepala daerah memerlukan sokongan pemodal. Bahkan jumlah harta kekayaan kandidat tak sebanding dengan banyaknya biaya mengikuti pilkada.

 

Sponsor calon kepala daerah yang dimaksud Firli adalah pihak swasta. Pendanaan itu bukan sekadar cuma-cumq, namun berharap timbal balik dari calon kepala daerah jika terpilih.

 

Efeknya, kata Firli, kepala daerah yang terpilih pada pilkada tersangkut kasus korupsi karena menyalahgunakan wewenangnya untuk keuntungan pihak lain.

 

"Kenapa itu terjadi? karena para swasta mendapatkan kesempatan baik itu pekerjaan, fasilitas, untuk mendapatkan keuntungan," kata Firli.

 

Selama ini, hasil kajian KPK menunjukkan para calon yang berkontestasi banyak yang menggelontorkan dana kampanye lebih besar dari harta kekayaannya. Lebih dari Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang diajukan calon kepala daerah ke KPK. 

 

"Kita lihat, harta kekayaan misalnya Rp18 miliar, tapi biayanya [Pilkada] lebih dari itu. Dari mana mereka dapat? Ya, dari sumbangan," kata Firli.

 

Flower

 

loading...