Skip to main content

Komisi III DPR Kantongi Daftar Barang Sitaan KPK

sdgrge
Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Komisi III DPR RI dengan pimpinan KPK di Gedung Nusantara II Kompleks Parlemen, Selasa (26/9/2017).

 

KABAR.NEWS, Jakarta - Komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sempat berbeda paham dengan anggota Komisi III DPR saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Gedung Nusantara II Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (26/9/2017). 


Hal tersebut setelah Anggota Komisi III Masinton Pasaribu meminta para pimpinan KPK yang hadir untuk menyerahkan daftar barang sitaan. Menurut Masinton, permintaan daftar barang sitaan KPK oleh Komisi III sudah dibahas pada rapat sebelumnya.


"KPK belum pernah menyerahkan daftar barang sitaan," ujar Masinton. 


Pernyataan Masinton tersebut lalu dijawab oleh Wakil Ketua KPK Laode M Syarif. Menurut Laode KPK tidak memberikan barang sitaan kecuali telah melalui proses Inkrah atau berkekuatan hukum tetap. 


"Kami tidak bisa memberikan barang sitaan, kecuali yang sudah inkrah," ujar Laode.

Masinton sempat menimpali apa yang disampaikan Laode. Politisi PDIP ini menyebut jika daftar barang sitaan KPK telah banyak dibeberkan di media. Sehingga sangat aneh jika KPK tidak mengetahui daftar barang sitaan yang telah diungkap sebelumnya. 

Wakil Ketua Komisi III Benny K. Harman lalu meluruskan terkait daftar barang sitaan yang dimaksud. Menurutnya, permintaan Komisi III ke KPK bukan barang sitaan, akan tetapi daftar barang sitaan.


"Kalau ada daftarnya ya diserahkan, " kata Benny. 


Ketua KPK Agus Rahardjo lalu merespon hal tersebut. Ia lalu melangkah ke tempat duduk Pimpinan Komisi III Benny untuk menyerahkan daftar barang sitaan yang diminta.
 

Dalam RDP lanjutan antara Komisi III DPR dengan KPK kali ini, lebih banyak membahas soal SOP penyadapan yang diterapkan oleh lembaga antirasuah itu.


Menurut Benny, aturan penyadapan yang dilakukan oleh KPK harus berdasarkan Undang Undang (UU). Meski kata Benny, UU terkait mekanisme penyadapan belum ditetapkan, namun pedoman penyadapan harus tetap menunggu disahkannya UU tersebut.


"MK memerintahkan presiden dan parlemen membuat UU tentang tata cara penyadapan," ujar Benny. 

Menurut Benny, dasar penyadapan institusi penegak hukum harus berdasarkan UU tersebut nantinya. Sebab lanjut dia, hal tersebut juga untuk menghindari adanya konflik antar institusi penegak hukum terkait penyadapan. 


"Kalau KPK sudah bisa membuat aturan tentang penyadapan, artinya polisi dan kejaksaan juga bisa melakukan penyadapan. SOP bukan berdasarkan UU. Ini bukan soal bertentangan atau tidak, tapi harus berdasarkan UU," ujarnya. 

  • Syariat Tella