Skip to main content

Kasus Korupsi Kambing di Bantaeng, Aktivis Ini Dipanggil Jadi Saksi Pelanggaran Internal Kejari

kejari bantaeng

KABAR.NEWS,Makassar -  Penaganan kasus dugaan korupsi ternak kambing oleh Kelompok Usaha Bersama (KUBE) di Desa Borong Loe, Kecamatan Pajukukang, Kabupaten Bantaeng, Sulawesi Selatan bakalan berbuntut panjang.

 

Diketahui berdasarkan temuan hasil audit BPKP Sulsel, bantuan Rp 500 juta dari Kementerian Sosial Republik Indonesia (Kemensos-RI) itu yang bersumber dari APBN 2018 diduga merugikan keuangan negara sebesar Rp 155 juta. 

 

Dalam kasus kambing itu, selain melibatkan nama mantan Kepala Desa Borong Loe, juga menyeret dua petinggi Kejaksaan Negeri (Kejari) Bantaeng. Keduanya  turut diperiksa oleh Bidang pengawasan Kejati Sulsel, pada Kamis, (28/5/2020) lalu.

 

Kedua petinggi kejaksaan yang diperiksa tersebut, yakni Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Budiman Abdul Karib dan Kepala Seksi intelijen (Kasi Intel) Budi Setiawan.

 

Bahkan, yang aneh, salah satu aktivis mahasiswa di kabupaten Bantaeng, bernama Yudha Jaya juga mendapat surat panggilan dari bidang pengawasan Kejati Sulsel. Dia sebagai saksi dalam pengawasan internal kejaksaan dengan nomor surat B-44/P.4.7/Hpt.4/05/2020 atas dugaan pelanggaran disiplin yang ditanda tangani Rafli SH MH selaku Asisten Pengawasan Kejati Sulsel.

 

Yudha mengaku, surat panggilan tersebut berhubungan dengan penanganan kasus dugaan korupsi kambing Desa Borong Loe di Kejari Bantaeng.

 

“Saya juga heran kok masalah internal kejaksaan saya dipanggil sebagai saksi, sedangkan saya ini seorang mahasiswa (bukan pegawai kejaksaan),” kata Yudha Jaya melalui keterangan tertulis yang diterima Redaksi KABAR.NEWS, Minggu (31/5/2020).

 

“Namun, setelah saya pelajari surat panggilan tersebut ada dugaan oknum kejaksaan yang merasa tidak enak, jika saya mengetahui Standar Operasional Prosedur (SOP) penanganan perkara tindak pidana korupsi (Tipikor) di Kejaksaan Bantaeng,” sambung Yudha.

 

Sebab menurutnya, SOP itu bisa diakses melalui internet sebagaimana diatur dalam UU No 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik.

 

“Saya ini kuliah di Fakultas Hukum, jadi sedikit banyaknya pasti saya tahu tentang perundang-undangan,” tuturnya.

 

Adapun SOP yang dimaksud mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sawerigading itu adalah Peraturan Jaksa Agung (PERJA) RI No PER-017/A/JA/07/2014 tentang perubahan PERJA No. PER-039/A/JA/10/2010 tentang tata cara kelola administrasi dan teknis penanganan perkara tindak pidana khusus.

 

“Yang anehnya lagi, surat panggilan saya itu tertera tanggal 03 Juni 2020 yakni sehari sebelum dilakukan serah terima jabatan (Sertijab) Johan Iswahyudi sebagai Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Bantaeng yang akan dimutasi ke Mojokerto, Jawa Timur, ke Kajari Bantaeng yang baru Sertijab tersebut direncanakan pada tanggal 04 Juni 2020 nanti,” ucapnya.

 

Kendati demikian, Yudha menyatakan bahwa dirinya bersama teman-teman mahasiswanya akan terus mengawal kasus korupsi tersebut di Kabupaten Bantaeng.

 

“Jika tak ada halangan, karena ini masih Pandemi Covid-19, saya usahakan menghadiri surat panggilan bidang pengawasan di Kejaksaan tinggi Sulawesi Selatan, Insyaallah,” ucapnya. 

 

Meski begitu ia juga menyanyangkan, kenapa sampai saat ini berkas perkara Tipikor tersebut belum dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor, padahal menurut dia, bukti dan saksi dianggap sudah cukup atau lengkap.

 

Penulis : Darsil Yahya/B

 

 

Flower

 

loading...