Skip to main content

Kader Persoalkan Rekomendasi Kandidat Golkar di Pilkada Maros

Kader Persoalkan Rekomendasi Golkar di Pilkada Maros
Bakal Calon Bupati Maros, Sahiruddin. KABAR.NEWS/Fahrul).

KABAR.NEWS, Maros - Bakal calon bupati Kabupaten Maros, Sahiruddin, merasa diperlakukan tidak adil oleh Pengurus DPD II Partai Golkar karena namanya tak disodorkan sebagai salah satu kandidat ke pengurus pusat.


Sebagai kader partai berlambang beringin rimbun, Sahiruddin mengatakan telah mengikuti semua syarat dan tahapan untuk diusung sebagai calon Bupati Maros.


"Di mana bentuk netraliatas itu? Saya sebagai kader sudah mengikuti semua langkah-langkah mulai dari DPD II, DPD I, termasuk survei tapi kenapa nama saya tidak diteruskan ke DPP. Saya merasa dihalang-halangi," ujar Sahiruddin di Maros, Selasa (30/6/2020).


Baca juga: Adu Rekomendasi NasDem VS Golkar: Danny Genggam Dokumen, None Sekadar Lisan


Sahiruddin mengklaim, ia sebagai kader telah memperjuangkan Golkar Maros hingga bisa menjadi pemenang pada Pemilu 2019. Perjuangannya itu dirasa tak diapresiasi oleh elite Golkar Maros.


"Itu berkat keluarga besar kami, istri saya Nurwahyuni Malik dan ipar saya Muhammad Taufik Malik berhasil duduk dengan suara terbanyak di Golkar. Seandainya tanpa kerja keras kami tentu Golkar akan kalah, dan tidak dapat mendudukan dia (Patarai Amir) jadi ketua DPRD. Maka dari itu saya tekankan saya punya hak terhadap Golkar Maros," tegasnya.


Sahiruddin juga menegaskan tidak akan menurunkan alat peraga miliknya yang mencantumkan atribut Golkar karena telah mendapatkan izin dari pengurus DPP.


"Kami tidak sembarangan main pasang saja. Kami ada izin dari pengurus DPP. Kami akan turunkan jika memang ada suratnya. Lagi pula kan, usungan ke mereka (Tahfidz) itu masih lisan, belum ada secara tertulis dari DPP," kata Sahiruddin.


Baca juga: Usungan Golkar 12 Pilkada di Sulsel: Makassar None, Malkan di Barru


Dia juga mempertanyakan konferensi pers DPD II Golkar Maros yang menyatakan rekomendasi partai jatuh ke Tajerimin dan Hafid. Dia meminta adanya legalitas pernyataan tersebut dalam bentuk surat rekomendasi dari DPP Golkar .


"Tunjukkn ke kami suratnya biar kami percaya. Tentunya kami akan legowo jika sudah ada hitam di atas putih. Selama tidak ada, yah kami akan tetap berjuang karena kami yakin dan optimis kalau kamilah yang akan dipilih. Namun bila tidak, tentunya kami punya upaya-upaya lain, selama belum masuk tahapan pemlndaftaran di KPU. Politik itu dinamis kapanpun bisa berubah," tandas dia.


Penulis: Fahrul/B

 

Flower

 

loading...