Skip to main content

JPU Tuntut Eks Legislator Jeneponto 4,6 Tahun Penjara 

INT
Ilustrasi. (INT)

 

KABAR.NEWS, Makassar - Setelah sempat mengalami penundaan sidang selama dua pekan, Jaksa Penuntut Umum (JPU), Abdullah membacakan tuntutannya terhadap terdakwa kasus dugaan korupsi dana aspirasi DPRD Jeneponto, yakni mantan legislator Jeneponto, Bungsuhari Baso Tika. 

Penundaan sidang beberapa waktu lalu itu terjadi lantaran terdakwa menderita sakit, bahkan terdakwa juga sempat jatuh pingsan di dalam ruang sidang, saat JPU hendak membacakan tuntutannya.

JPU dalam tuntutannya, yang dibacakan di hadapan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Makassar, yang diketuai M Damis, menjatuhkan tuntutan bersalah terhadap terdakwa, dengan pidana selama 4,6 tahun penjara. Selain dituntut hukuman penjara, terdakwa juga dituntut untuk membayar denda sebesar Rp200 juta, subsidaer 6 bulan kurungan. 

"Terdakwa terbukti secara meyakinkan telah melakukan tindak pidana korupsi," tegas Abdullah, saat membacakan tuntutannya di Pengadilan Tipikor Jumat (10/8/2017). 

Abdullah mengatakan, terdakwa telah terbukti secara meyakinkan, melanggar pasal 12 huruf I undang-undang tipikor. Sebab terdakwa dianggap selaku mantan legislator tidak mendukung program pemerintah dalam, memberantas korupsi. 

Selain itu juga kata Abdullah, hal yang memberatkan terdakwa dalam kasus ini, karena dianggap telah menggunakan wewenang, serta kesempatan karena ada jabatan yang melekat pada dirinya. Bahkan dianggap telah sengaja menghambat serta menunda-nunda proses pembahasan anggaran APBD di Kabupaten Jeneponto.

"Sehingga terjadi keterlambatan pembahasan anggaran dana APBD Kabupaten Jeneponto, tahun 2012," ucapnya.

Adapun hal yang meringankan terdakwa dalam kasus ini kata Abdullah, terdakwa tidak pernah dihukum atau pernah terlibat dalam kasus tindak pidana. Bahkan terdakwa juga telah berlaku sopan dan kooperatif selama proses hukum berjalan, serta selama persidangan berlangsung.

Diketahui penyidik menemukan beberapa proyek dari dana aspirasi ternyata fiktif karena pencairan dana dan proyeknya telah dikerjakan pada 2012. Laporan pertanggungjawaban proyek ditemukan adanya ketidaksesuaian dengan kondisi di lapangan.


Laporan itu dibuat seolah-olah pekerjaan telah dilaksanakan sesuai kontrak. Beberapa proyek juga diduga tak sesuai spesifikasi yang ditentukan. Sejumlah legislator diduga yang mengerjakan proyek itu.

Dana aspirasi dianggarkan Rp23 Miliar oleh Pemerintah Kabupaten Jeneponto untuk pembangunan infrastruktur di daerah pemilihan 35 legislator DPRD Kabupaten Jeneponto. Pos anggarannya dititip di beberapa satuan kerja perangkat daerah (SKPD) Kabupaten Jeneponto.

Penyidik itu juga mengatakan diduga proyek yang dianggarkan dari usulan anggota DPRD Jeneponto itu tidak sesuai dengan prosedur yang ada mulai dari pengusulan anggaran, persetujuan, hingga penggunaan anggaran.

  • Arul Ramadhan/***