Skip to main content

Jelang Pilkada Serentak 2018, Disdukcapil-KB Sulsel Percepat Perekaman

,luylu
Kepala Disdukcapil-KB Sulsel, Lutfhie Nasir.

 

KABAR.NEWS, Makassar - Jelang pelaksanaan Pilkada serentak 2018 mendatang, Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana (Disdukcapil-KB) Sulawesi Selatan (Sulsel) terus berusaha mencapai target untuk perekaman data kependudukan. 

Kepala Disdukcapil-KB Sulsel Luthfhi Nasir mengatakan Disdukcapil Sulsel sendiri mendukung pencapaian perekaman e-KTP dan akta kelahiran dengan menghimbau Dinas Kabupaten/kota terkait agar terus berbenah dan memperbaiki diri. 

"Setiap waktu ingat terus prinsip manajemen yang paling sederhana Plan Do Check. Rencanakan, Kerjakan dan Awasi. Dari hasil monitoring dan evaluasi kami ada beberapa hal yang menurut kami bisa menghambat proses pelayanan," ungkapnya.

Penghambat tersebut, tambahnya, antara lain petugas frontliner bermain hp sambil melayani, menempatkan siswa SMA yang sedang PKL sebagai petugas informasi, petugas yang tidak mampu menjelaskan kepada masyarakat dengan baik. 

"Saya pernah bertanya kepada petugas di mana dia menjelaskan kalau blanko e-KTP kosong sejak setahun yang lalu dan sampai sekarang belum dikirim. Padahal saya tahu didaerah ini blanko sudah tersedia," keluhnya.

Selain itu, masalah lain berupa layanan rekam cetak luar domisili ada yang tidak berfungsi, pemohon berdiri saat dilayani dan yang melakukan pelayanan justru duduk di mana semua pemohon harus diberi kursi saat menerima layanan. 

Sementara itu terkait data ganda, Lutfhi Nasir membantah hal tersebut. Menurutnya, data ganda ditemukan, karena pemohon melakukan perekaman sebanyak 2 kali.

"Jadi data ganda itu maksudnya sudah pernah melakukan perekaman e-KTP, akan tetapi di lakukan lagi perekaman. Dari hasil perekaman terakhir setelah di konsolidasi nama yang bersangkutan, ditemukan bahwa dia sudah melakukan perekaman," ungkap Lutfhi Nasir, Minggu (13/8/2017).

Sehingga, menurutnya, warga yang memiliki data ganda selanjutnya diberi pilihan apakah masih menginginkan tetap di domisili lama atau pindah domisili ke kota Parepare. Selanjutnya, di domosili yang tidak dipilih akan dicabut data warga yang bersangkutan.

"Kita kan pakai Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK), yang artinya sistem informasi yang disusun berdasarkan prosedur-prosedur dan berbasis teknologi informasi dan komunikasi untuk menata sistem administrasi kependudukan di Indonesia, jadi tidak mungkin bisa identitas ganda," tambahnya.

  • Miftahul Khaeriyah