Skip to main content

Jaksa Segera Panggil Terlapor Penggelapan Pajak PBB di Bulukumba

Jaksa Segera Panggil Terlapor Penggelapan Pajak PBB di Bulukumba
Kantor Kejaksaan Negeri Bulukumba. (Ilustrasi/Google Street View)

KABAR.NEWS, Bulukumba - Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan, segera memanggil terlapor dalam kasus dugaan korupsi penggelapan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).


Dalam kasus itu, jumlah uang yang diduga digelapkan terlapor inisial AR senilai Rp158 juta yang terjadi di Desa Bontotangnga, Kecamatan Bontotiro, Kabupaten Bulukumba, beberapa waktu lalu. Pemanggilan dijadwalkan pekan depan.


"Kemungkinan pekan depan kita lakukan pemanggilan," kata Kasi Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun) Kejaksaan Negeri Bulukumba, Andi Novi, saat dihubungi, Jumat (31/7/2020).


Baca juga: Audit BPK Belum Keluar, Kasus BOK Dinkes Bulukumba Jadi Lamban

Pemanggilan itu, menurut Andi Novi dijadwalkan pada tanggal 3 Agustus 2020 mendatang. Sebab terlapor diduga telah merugikan negara Rp158 juta.


"Kemungkinan lebih dari itu," jelasnya.


Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Independent Anti Korupsi Nasional (INAKOR) Sulsel, Andi Armayudi Syam mengapresiasi langkah dilakukan oleh Kejari Bulukumba. Setelah pihaknya melaporkan kasus tersebut.


"Untuk saat ini kami tunggu hasil pemeriksaan dari jadwal pemanggilan terharap terlapor. Yang dimana terjadi di Desa Bontotangnga sebesar Rp158 juta," kata Andi Armayudi Syam.


Diketahui, terlapor dalam kasus penggelapan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) juga merupakan pejabat pemerintah desa. Dugaan penggelapan ini terungkap setelah salah seorang warga desa ingin melakukan kredit.


Namun, permohonan tersebut ditolak pihak perbankan lantaran laporan pajak yang terbaca pada sistem BI Cheking perbankan menunggak.


"Padahal PBB telah dilunasi saat kolektor pajak melakukan penagihan," terang Yudi sapaan Andi Armayudi Syam.


Ia menjelaskan penggelapan pajak PBB warga Desa Bontotangnga sejak 2014 hingga 2019 lalu. Selain itu, Yudi mengancam bakal melakukan aksi unjuk rasa besar-besaran jika laporan pihak INAKOR Sulsel jalan ditempat.


"Kalau laporan kami hanya dianggap angin oleh pihak Kejaksaan Bulukumba, kami dari LSM INAKOR Sulsel siap melakukan aksi besar-besaran," ancamnya.


Berdasarkan data Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Bulukumba, tunggakan PBB selama enam tahun mencapai Rp112.903.834 ditambah dengan denda Rp45. 234.899 totalnya Rp158.138.733.


Baca juga: Alasan Pemerintah Tak Tambah Anggaran Pilkada Bulukumba

Uraiannya, 2019 STS 696 dengan pokok Rp23.781.246 dan denda Rp3.804994 totalnya Rp 27.586,240. Sementara pada 2018 STS 59 dengan pokok Rp 22.501.662 dan denda Rp 9.451.874 totalnya Rp31.953.536.


Selain itu, 2017 STS 937 dengan nilai pokok Rp30.897.101 dan denda Rp14.830.609 totalnya Rp45.727.710. Kemudian 2016 STS 761 pokok Rp18.438.319 denda Rp 8.850.389 total Rp 27.288.708. 2015 STS 396 pokok Rp 9.607.669 denda Rp 4.611.679 total Rp 14219.348. 2014 STS 309 pokok Rp 677.837 denda Rp 3.685.354 total Rp 11.363.191.


Penulis: Afri/A

 

Flower

 

loading...