Skip to main content

Bulan Ini, BI Buka Pendaftaran Lembaga Transaksi SBK

BI
Bank Indonesia. (Int)

KABAR.NEWS, Jakarta - Bank Indonesia (BI) membuka pendaftaran bagi lembaga pendukung penerbitan dan transaksi Surat Berharga Komersial (SBK) atau Commercial Paper (CP) mulai September 2017 dan baru efektif tahun depan. 

Kepala Departemen Pengembangan Pasar Keuangan BI Nanang Hendarsyah mengatakan, lembaga pendukung SBK harus memenuhi dua syarat utama.

Pertama, memiliki keabsahan aspek kelembagaan dan/atau individual profesi. Kedua, memiliki kemampuan sebagai lembaga atau individu profesi dalam menjalankan fungsi di pasar SBK.

"Hal ini ditunjukkan dengan mereka memiliki rating atau investment grade," kata Nanang, Senin (11/9/2017).

Nanang menjelaskan, setidaknya ada tiga kategori lembaga pendukung SBK. Pertama, lembaga pendukung penerbitan SBK. Kategori ini dapat diikuti oleh lembaga penatalaksana berupa perusahaan efek dan bank, lembaga pemeringkat, konsultan hukum, akuntan publik, dan notaris.

Kedua, lembaga pendukung transaksi SBK, yang dapat diikuti oleh perusahaan efek dan perusahaan pialang. Terakhir, lembaga pendukung penatausahaan dan penyelesaian transaksi SBK, yaitu yang bisa diikuti oleh bank kustodian dan perusahaan efek. 

Untuk pendaftaran lembaga pendukung dilakukan melalui beberapa tahap antara lain, pengajuan, permohonan surat perizinan, pemeriksaan, klarifikasi, pertemuan dengan pemohon izin, hingga pemberian rekomendasi dari lembaga terkait. Selanjutnya, bila disetujui, BI akan mengeluarkan surat izin. 

Jika disetujui dan ditetapkan sebagai lembaga pendukung SBK, lembaga tersebut nantinya harus memberikan laporan secara berkala kepada BI. 

"Laporan berkala ini berupa laporan tahunan yang berisi laporan peningkatan mutu dan laporan kegiatan pemberian jasa," terangnya. 

Di sisi lain, lembaga pendukung juga memberikan laporan insidential berupa laporan yang disampaikan segera setelah terjaidnya perubahan atas data kelembagaan atau profesi yang disampaikan pada saat pendaftaran. 

Adapun ketentuan soal lembaga pendukung SBK ini tertuang dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur (PADG) Nomor 19/9/PADG/2017 tentang Lembaga Pendukung Pasar Uang yang Melakukan Kegiatan Terkait Surat Berharga Komersial.

Sebelumnya, BI telah menerbitkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 19/9/PBI/2017 tentang Penerbitan dan Transaksi Surat Berharga Komersial di Pasar Uang.

Landasan hukum itu menjadi dasar bagi penerbitan SBK bagi korporasi non bank sebagai instrumen pendanaan jangka pendek dari pasar keuangan. Nantinya, penerbitan SBK paling rendah Rp10 miliar dalam denominasi rupiah dan US$1 juta dalam valuta asing (valas).