Skip to main content

Bawaslu Temukan Beberapa Kendala PPDP Selama Proses Coklit

kabar.news
Petugas Coklit atau PPDP menumpangi perahu tradisional ke rumah-rumah warga di Kota Makassar. (IST/HO)

 

 

KABAR.NEWS, MAKASSAR - Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak di Sulsel 2020 menyisahkan beberapa bulan lagi atau lebih tepatnya digelar ada 9 Desember 2020 mendatang.


Baca juga: Kisah Petugas Coklit Makassar, Dimarahi Warga Demi Penuhi Hak Pilih


Kendati demikian, Anggota Bawaslu Sulsel, Saiful Jihad mengungkapkan bahwa Pelaksanaan Pencocokan dan Penelitian (Coklit) yang berlangsung mulai tanggal 15 Juli hingga 13 Agustus 2020 sejauh ini telah berjalan. Meski menemukan beberapa kendala di lapangan.

 

"Secara umum, prosesnya telah berjalan. Ada kecamatan yang jumlah pemilih di masing-masing TPS yang jumlah warganya tidak banyak telah rampung proses Coklitnya. Sementara daerah yang jumlah pemilih di TPS yang jumlah warganya banyak masih dalam proses, demikian pula daerah yang aksesnya sulit dijangkau masih dalam proses pencoklikan," kata Saiful Jihad melalui keterangan tertulisnya yang diterima KABAR.NEWS, Rabu (5/8/2020).

 

Namun, selama masa pencoklitan, Saiful Jihad mengaku ada beberapa catatan hasil pengawasan yang dapat menjadi bahan evaluasi. Sebab secara teknis Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP). mendapatkan beberapa kendala di lapangan.

 

"Keterbatasan personel pengawas, hanya ada 1 Pengawas desa/kelurahan, sementara di setiap desa/kelurahan ada banyak TPS, 1 TPS ada 1 PPDP. Di kecamatan terpencil minimal ada 4 - 10 TPS. Sedangkan di Kecamatan perkotaan sekitar 15-40 TPS. Kondisi ini membuat Pengawas tidak mungkin bisa mengawasi semua pelaksanaan coklit yang dilakukan oleh PPDP," ungkapnya.

 

Olehnya itu, ia berharap di sisa 8 hari pelaksanaan coklit oleh PPDP di lapangan dapat dimaksimalkan dengan baik, termasuk untuk lebih membangun koordinasi, kerja sama dan komunikasi antar sesama penyelenggara.


Baca juga: FOTO: Disiplin Protokol Covid-19 Petugas Coklit KPU Makassar


Agar semangat untuk menjaga dan melindungi hak konstitusi warga dan hak warga untuk terdaftar sebagai pemilih di perhelatan pilkada nanti terjamin.

 

"Karena daftar pemilih yang akurat, bersih dan benar menjadi salah satu indikator penting terlaksananya Pemilukada yang baik, berkualitas, dan bermartabat. Daftar pemilih yang tidak akurat, justru rawan disalahgunakan, juga justru membuat persiapan lain seperti penyediaan logistik juga tidak akurat, bahkan bisa bermasalah," tuturnya. 

 

Meski Pengawas Pemilihan tidak memiliki data daftar pemilih yang dicoklit, namun ada beberapa catatan hasil pengawasan yang diperoleh di lapangan,  yaitu:

 

a. Masih  ditemukan pemilih  yang  tidak  memenuhi  syarat  (TMS)  yang  masih  terdaftar  dalam A.KWK. 

 

b. Masih  banyak  pemilih  yang  telah  memenuhi  syarat  (MS)  tapi  belum  terdaftar  dalam A.KWK.

 

c. Masih  banyak  ditemukan  pemilih  belum  ber  e-KTP/belum  perekaman.

 

d. Masih  ada  ditemukan  pemilih  saat  dicoklit  tidak  sesuai  dengan  elemen  data  yang  ada dalam  A.KWK.

 

e. Masih  terdapat  pemilih  dalam  A.KWK  berbeda  TPS  dengan  anggota  keluarganya.

 

f. Persepsi  masyarakat  atas  proses  coklit  merupakan  petugas  bantuan  sosial  sehingga pemilih  enggan  untuk  dicoklit  karena  merasa  berulang  pendataan  tetapi  bantuan  social belum  diterima. 

 

g. Masih  ditemukan petugas  PPDP  melimpahkan  tugasnya  ke  orang  lain  yang  tidak  di  SK  Kan oleh  KPU.

 

h. Masih  ditemukan  beberapa  rumah  yang  pemilihnya  telah  di  coklit  tetapi  tidak  tertempeli bukti  telah  dicoklit.

i. Masih  adanya  petugas  PPDP  yang  tidak  menerapkan  protocol  covid  19  saat  melakukan coklit.

 

j. Masih  minimnya  pemahaman  PPDP  terkait  pengisian  alat  kerja  saat  proses  coklit.

 

k. Daerah-daerah  yang  terkena  dampak  bencana  alam,  mempersulit  proses  pelaksanaan coklit.

 

l. Masih  adanya  pemilih di daerah perbatasan  yang  bermasalah,  karena posisi  rumah tempat tinggalnya  masuk  dalam  area kabupaten  yang  tidak  sesuai  domisili  dalam administrasi kependudukan (e-KTP)-nya. Misalnya pemilih yang ber e-KTP Makassar, tetapi tinggal di daerah Maros atau Gowa.

 

 

 

  • Penulis: Darsil Yahya/B

 

Flower

 

loading...