Skip to main content

Ibadah Haji 2020 Dibatalkan, Nurdin Abdullah: Ambil Hikmahnya Saja

kabar.news
Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel), Nurdin Abdullah. (IST)

 

 

KABAR.NEWS, MAKASSAR - Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel), Nurdin Abdullah, menanggapi keputusan Menteri Agama Fachrul Razi yang memutuskan untuk membatalkan penyelenggaraan  jemaah haji tahun 2020.

 

Nurdin Abdullah mengatakan bahwa kondisi saat ini (dunia) memang belum betul-betul aman dari pandemi virus Corona atau Covid-19, sehingga keputusan tersebut harus dimaklumi oleh calon jemaah haji. 

 

"Saya kira kita ambil hikmahnya semua, bahwa dunia belum aman dari Covid-19," kata Nurdin Abdullah, Selasa (2/6/2020).

 

Apa yang diputuskan oleh Menteri Agama telah melalui pertimbangan untuk kepentingan semua pihak.

 

"Ibadah Haji itu sangat penting, wajib bagi umat Islam yang mampu. Tetapi dalam kondisi ini, saya kira kita tidak boleh memaksakan kehendak, apalagi Arab Saudi, di Mekkah dan Madinah itu tempat suci, kita memaklumi," ucapnya. 

 

"Jangan kita memaksakan, justru kita harus mendukung, bagaimana Tanah Suci Mekah bisa bersih dari Covid-19," sambungnya. 

 

Sementara Menteri Agama Fachrul Razi memastikan bahwa keberangkatan jemaah haji pada penyelenggaraan ibadah haji 1441H/2020M dibatalkan. Kebijakan ini diambil karena pemerintah harus mengutamakan keselamatan jemaah di tengah pandemi Covid-19 yang belum usai.

 

Dikutip dari website Kementerian Agama, Menteri Agama telah menerbitkan Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 494 Tahun 2020 Tentang Pembatalan Keberangkatan Jemaah Haji pada Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1441H/2020M.

 

Menag menegaskan, sesuai amanat undang-undang, selain mampu secara ekonomi dan fisik, kesehatan, keselamatan, dan keamanaan jemaah haji harus dijamin dan diutamakan, sejak dari embarkasi atau debarkasi, dalam perjalanan, dan juga saat di Arab Saudi. 

 

Bahkan Menag sendiri menegaskan bahwa keputusan pembatalan ini sudah melalui kajian mendalam. Pandemi Covid-19 yang melanda hampir seluruh negara di dunia, termasuk Indonesia dan Arab Saudi, dapat mengancam keselamatan jemaah. Agama sendiri mengajarkan, menjaga jiwa adalah kewajiban yang harus diutamakan. Ini semua menjadi dasar pertimbangan dalam menetapkan kebijakan.

 

Selain soal keselamatan, kebijakan diambil karena hingga saat ini Saudi belum membuka akses layanan Penyelenggaraan Ibadah Haji 1441H/2020M. Akibatnya, Pemerintah tidak memiliki cukup waktu untuk melakukan persiapan dalam pelaksanaan pembinaan, pelayanan, dan perlindungan kepada jemaah. Padahal persiapan itu penting agar jemaah dapat menyelenggarakan ibadah secara aman dan nyaman. 

 

 

  • Penulis: Darsil Yahya/B

 

Flower

 

loading...