Skip to main content

Gubernur Kepri Tersangka Suap Izin Reklamasi, KPK Ingatkan Pesan Jokowi

Tersangka Suap Izin Reklamasi, Gubernur Kepri Nodai Pesan Jokowi
Gubernur Provinsi Kepulauan Riau, Nurdin Basirun. (Instagram/nurdin757)

KABAR.NEWS, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Gubernur Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) Nurdin Basirun sebagai tersangka dugaan suap izin reklamasi. Status tersangka Nurdin menafikkan pesan Presiden Jokowi tentang upaya pencegahan korupsi di sektor perizinan.


Baca juga: Dugaan Suap Izin Reklamasi Pantai, KPK Amankan 6 Ribu Dolar dari OTT Gubernur Kepri

Wakil Ketua KPK, Basaria Pandjaitan mengingatkan bahwa Presiden Jokowi menjadikan sektor perizinan sebagai salah satu fokus Strategi Nasional (Stranas) Pencegahan Korupsi.


"Perizinan juga menjadi salah satu fokus dalam Strategi Nasional Pencegahan Korupsi yang dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo," ujar Basaria Pandjaitan di kantornya, Jl Kuningan Persada, Jakarta, Kamis (11/7/2019).


Dilansir dari Detik, Basaria mengatakan ada tiga fokus dalam Stranas Pencegahan Korupsi. Selain sektor perizinan dan tata niaga, fokus lainnya yakni keuangan negara serta penegakan hukum dan reformasi birokrasi.


Gubernur Kepri Nurdin Basirun ditangkap KPK dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Riau, Rabu kemarin. Selain politisi NasDem tersebut, lembaga anti rasuah juga menetapkan tiga orang lainnya sebagai tersangka.


Baca juga:  192 Capim KPK Lolos Seleksi Awal, Ada 40 Akademisi

Ketiganya antara lain Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Pemprov Kepri, Edy Sofyan, Kepala Bidang Perikanan Tangkap DKP Pemprov Kepri, Budi Hartono dan terduga pemberi suap dari pihak swasta yakni Abu Bakar.

 

KPK menduga Gubernur Kepri Nurdin Basirun menerima suap dalam bentuk dolar dan rupiah untuk mempermulus izin prinsip dan lokasi pemanfaatan laut, proyek reklamasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil Kepri tahun 2018/2019.