Skip to main content

Facebook Tangguhkan 350 akun Palsu Terafiliasi ke Pemerintah Saudi

Facebook Tangguhkan 350 akun Palsu Terafiliasi ke Pemerintah Saudi
Ilustrasi Facebook. (Reuters)

KABAR.NEWS - Facebook menangguhkan lebih dari 350 akun dan fan page atau halaman palsu yang berafiliasi dengan pemerintah Kerajaan Arab Saudi. 


Akun-akun ini dianggap memviralkan dan mempropagandakan gagasan sosial dan politik  Arab Saudi untuk mengkambing hitamkan negara teluk seperti Oman, Uni Emirat Arab dan Qatar.


Baca juga: Unggah Foto Lepas Jilbab, Perempuan di Iran Terancam 10 Tahun Penjara

Laporan kantor berita Reuters yang dilansir Al Jazeera, Jumat (2/8/2019) menyebut penangguhan 350 akun palsu dengan jumlah 1,4 juta pengikut itu dirampungkan Facebook pada Kamis kemarin setelah "operasi" yang dilakukan sebulan terakhir.


Facebook menghapus ratusan akun ini karena melanggar kebijakan "perilaku tidak otentik yang terkoordinasi" oleh media sosial milik Mark Muckerberg itu. Perusahaan telah menkonfirmasi bahwa akun-akun ini berkaitan dengan pemerintah Saudi.


"Untuk operasi ini, penyelidik kami dapat mengkonfirmasi bahwa orang-orang di balik ini terkait dengan pemerintah Arab Saudi," kata Kepala kebijakan keamanan cybersecurity Facebook, Nathaniel Gleicher.


Gleicher menjelaskan, kampanye Saudi di Facebook dan Instagram menargetkan pengguna dari negara-negara di Timur Tengah dan Afrika Utara, termasuk Qatar, UEA, Mesir, dan Palestina.


Baca juga: Harvard Tutup Penerimaan Mahasiswa yang Disponsori Pangeran Arab Saudi

Operasi ini menggunakan akun palsu yang menyamar sebagai warga negara. Sementara untuk halaman, dirancang agar terlihat seperti outlet berita lokal. Facebook mengklaim 350 akun yang ditangguhkan tersebut telah merogoh 100 ribu dolar AS untuk belanja iklan propaganda.


"Mereka biasanya memposting dalam bahasa Arab tentang berita regional dan isu-isu politik. Mereka akan berbicara tentang hal-hal seperti Putra Mahkota Mohammed bin Salman, rencana reformasi sosial dan ekonomi internal, keberhasilan angkatan bersenjata Saudi, khususnya selama konflik di Yaman," kata Gleicher.


Sebelum kasus ini terungkap, negara-negara di Timur Tengah telah beralih ke platform media sosial seperti Facebook, Twitter, dan YouTube Google untuk menjajakan pengaruh politik terselubungnya di dunia maya.